Home / Sumsel / Desak Tanah Cinta Manis Diserahkan ke Petani

Desak Tanah Cinta Manis Diserahkan ke Petani

Palembang, BP
    Komisi I DPRD Sumsel dalam waktu dekat akan mendatangi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta. Komisi I akan meminta kepada Kementerian untuk menyerahkan tanah warga yang dikuasai PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Cinta Manis Ogan Ilir (OI)  ke para petani atau rakyat OI.

Anggota Komisi I DPRD Sumsel Rusdi Tahar mengatakan Gerakan Petani Pendesak Bersatu (GPPB) Kabupaten OI dari perwakilan 23 mempertanyakan konflik lahan yang mereka perjuangkan sejak 1982 lalu.

“Konflik di PTPN VII sampai sekarang belum selesai di BUMN. Para petani membawa dokumen yang kuat, baik dari Pemerintah Kabupaten OI yang ditandatangani Wakil Bupati (Wabup) OI kemudian rekomendasi DPRD setempat,” katanya.

Dijelaskannya, ada juga dokumen rekomendasi dari DPRD Sumsel periode 2009-2014 dan Pemprov Sumsel yang berisikan agar tanah yang tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) sekitar 13.500 ha, di lima Kecamatan untuk diserahkan kepada petani.

 

“Di dalam surat juga dimintakan kementerian BUMN, lahan yang memiliki HGU untuk dievaluasi,” katanya. Selain itu, terdapat surat pernyataan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumsel yang akan meninjau ulang HGU 6.500 ha milik PTPN tersebut, dan tidak akan mengeluarkan atau rekomendasikan akan mengeluarkan HGU lagi.

“Dari dialog tadi, pimpinan komisi sudah bersama-sama akan mendatangi kementerian BUMN secepatnya dan akan dipelajari dahulu dokumen yang ada, karena dokumen banyak dilakukan oleh anggota dewan periode sebelumnya, dan telah  didorong untuk disampaikan ke Kementerian BUMN,” ujarnya.

Menurut dia, dengan adanya dokumen dan rekomendasi dari pejabat yang memang berkompeten. Dia menilai tidak ada alasan lagi, Kementerian BUMN tidak mengakomodir keinginan rakyat untuk dikembalikan tanah yang diklaim perusahaan tersebut.

“Memang, izin prinsip memang dikeluarkan sejak 1982, namun izin itu mereka manfaatkan untuk perluasan. Banyak  manipulasi dilakukan, karena sampai sekarang, dari sekitar 21 ribu ha lahan mereka, tidak ada HGU seluas 13.500 hektar,” katanya.

“Selama 25 tahun mana uangnya dan hasilnya. Jadi warga minta tanah dikembalikan, atau tanah tetap milik negara tetapi hak plasma masyarakat juga memiliki bagian,” timpalnya.#osk

 

x

Jangan Lewatkan

Siap Mundur Jika 1 Tahun Jalan Di Banyuasin Tidak Mulus

Palembang,BP Anggota Komisi II DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) yang juga bakal calon Bupati Banyuasin, Arkoni MD menegaskan, jika dirinya terpilih ...