Home / Headline / Cabut Izin Lahan HGU yang Terbakar

Cabut Izin Lahan HGU yang Terbakar

Palembang, BP

DSC_4692Sebanyak 34 perusahaan di Indonesia, termasuk Sumatera Selatan, merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) lahan yang perkebunannya terbakar dan menyebabkan kabut asap melanda lebih dari satu bulan ini. Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI akan mencabut izin (enklave) HGU tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan tidak merinci berapa perusahaan di Sumsel yang izinnya akan di enklave. Dirinya hanya menegaskan akan mencabut izin HGU sejumlah dengan lahan yang terbakar.

“Kita lihat dulu luasan lahannya. Setelah ada laporan luasan lahan yang terbakar. Kita tidak bisa semena-mena. Tindakan kami ini adalah untuk mendorong siapapun pemegang HGU agar mengambil langkah preventif,” jelasnya di Kantor BPN Sumsel dalam rangka kunjungan kerja, Sabtu (3/10).

Fery menjelaskan, lahan HGU tidak boleh dibiarkan terbakar oleh pemegang izin karena ada klausul di dalam hak yang diterima pemegang izin untuk menjaga kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan.

Pihaknya menunggu hasil deteksi luas lahan yang terbakar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menentukan berapa luasan lahan HGU yang akan di enklave-kan

“Sekarang mari kita fokus dulu pada upaya padamnya api dan hilangnya asap. Setelah itu, toh tanah yang terbakar tidak bisa ditutup-tutupi dan langsung kita enklave-kan,” tambahnya.

Dalam masa kebakaran dan kabut asap masih terjadi, pihaknya tidak akan mengeluarkan izin baru, baik yang baru melakukan permohonan maupun yang tengah mengajukan perpanjangan.

Kedepannya, pihaknya akan bekerjasama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan evaluasi dan audit keberadaan perkebunan-perkebunan itu berdasarkan azas kebermanfaatannya.

“Baik manfaatnya bagi masyarakat, bagi pendapatan asli daerah, dan juga kami lihat bagaimana upaya pemegang izin HGU dalam menjaga kelestarian lingkungannya,” ungkapnya.

Dalam perpanjangan perizinannya ke depannya pun, pihaknya tidak akan serta-merta hanya melihat dari dari kelengkapan surat administrasinya saja, namun juga dilakukan evaluasi dan audit luasan lahan. Dirinya menyontohkan, apabila pemegang izin memegang izin untuk lahan 10 hektar sedangkan mereka hanya mampu mengelola 3 hektar, yang tidak terkelola tersebut akan dicabut kembali.

“Apapun penyebab kebakaran ini, baik dibakar atau terbakar, enklave tetap kita keluarkan. Kita harus keluar dari problem menahun ini. Biarlah tahun ini menjadi kali terakhir bencana asap. Kita harus merancang upaya bersama agar bisa mencegah di kedepannya, dan tidak boleh saling menyalahkan karena kita semua, pemerintah, swasta, dan masyarakat punya tanggung jawab meski dengan porsi yang berbeda,” ujarnya.

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin pun mengatakan, pemberian izin HGU merupakan rekomendari dari pemerintah daerah ke pusat. Pihaknya pun akan mendukung dan menjalankan kebijakan Kementerian ATR untuk melakukan evaluasi dan audit luasan lahan HGU.

Sebelumnya, Gubernur mengucapkan permintaan maaf kepada Menteri ATR yang ikut terpapar asap. “Mungkin agak pedes mata kita karena asap. Padahal ini sudah lumayan, sebelumnya luar biasa. Sudah berkali-kali minta maaf kepada masyarakat, usaha pun sudah maksimal dan optimal namun kenyataan masih seperti ini,” tuturnya.

Sejauh ini, Alex menjelaskan, 5.000 personil Satgas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan sudah diturunkan ke titik api untuk melakukan pemadaman. Sebanyak 1.098 yang terdiri dari  dua batalyon kostrad dan satu batalyon marinir disebar di Kabupaten OKI dan Muba.

BPBD Sumsel, Kodam II/Sriwijaya, Manggala Agni, Dinas Pemadam Kebakaran serta para relawan masyarakat telah terjun memadamkan api sejak pertengahan september lalu.

Alex mengungkapkan, berdasarkan prakira BMKG, hujan akan mulai turun pada minggu tiga atau empat bulan Oktober. “November hujan mulai rutin, Desember diperkirakan sudah lebat, dan Januari banjir,” selorohnya.

Untuk bantuan yang ditawarkan pihak asing, dirinya pun menjelaskan, berdasarkan kebijakan pemerintah pusat yang telah dijalankan, pihaknya belum memerlukan keikutsertaan dari luar. “Karena apa yang akan mereka lakukan, sudah kita lakukan. Waterbombing, TMC, dan jalur darat,” jelasnya.

Untuk pengefektifan dan mengefisienkan waterbombing, pihaknya tengah membangun base camp dan helipad di Cengal, OKI dan Muara Medak, Musi Banyuasin. Bahan bakar dan sumber air terdekat bisa lebih mengoptimalkan operasi udara daripada helikopter sering bulak balik ke Palembang untuk mengisi bahan bakar.

“Sejak tiga hari lalu, Pemprov dan Pemkab Muba serta OKI sudah memberikan tambahan 60 pompa. Setiap pompa dilengkapi dengan selang sepanjang 500 meter. Sebanyak 40 disiapkan di pemprov, 10 di OKI dan 10 di Muba. Insya Allah besok atau lusa sudah datang ke Palembang dikirim dari Jakarta,” tandasnya. #idz

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

DPRD Sumsel Cek Keberadaan Tenaga Kerja Asing di PT Hok Tong

Palembang, BP  ISU tenaga kerja asing cukup mendapat sorotan. Terkait hal itu, anggota DPRD Sumsel asal Dapil I Kota Palembang ...