Home / Headline / PAN Palembang Mulai Kritik PDIP

PAN Palembang Mulai Kritik PDIP

# Terkait Calon Wawako Palembang Harus dari PDIP

Palembang, BP

PANNNKetua DPC Partai Amanat Nasional (PAN)  Yudi F Bram menilai kalau PDIP menganggap paling berhak mengusung calon Wakil Walikota (Wawako) Palembang mendampingi Walikota Palembang Harnojoyo adalah salah besar.
    “Kecuali PDIP bisa membuktikan berapa suara PDIP yang disumbangkan saat pilkada, berapa suara PAN yang sumbangkan saat pilkada, bagaimana mereka bisa survey itu, silakan, kita akui, PAN sebagai partai pertama kali mengusung Romi Herton bisa di buktikan tanggal SK di KPU dari DPP, tanggal berapa SK PDIP , tanggal berapa SK PAN kebetulan saja Romi berasal dari PDIP, jadi bukan hak PDIPnya tapi kita punya hak yang sama dalam hal ini tinggal lagi pembuktian di masyarakat,” katanya, Senin (28/9).
    Menurutnya kalau PDIP tidak bisa mengklaim kalau kadernya lebih banyak memiliki pasangan Romi Herton- Harnojoyo malahan menurut Yudi memiliki kader PAN lebih banyak memilih pasangan Romi Herton- Harnojoyo dalam pilkada kota Palembang beberapa waktu lalu.
    “Ukurannya tidak ada saat itu, kita nyoblos gambar Romi dan gambar Harnojoyo, bisa PAN yang milik pasangan Romi-Harno saat itu, bisa juga PKS, bisa PPP, bisa demokrat, ini beda dengan pileg karena internal caleg yang berjalan, malahan SK usungan pasangan Romi-Harno kita paling duluan, kalau dilihat yang pertama yang mengusung ua PAN  walaupun Romi kader PDIP tapi kita ini bicara partai pengusung, kami merasa juga memiliki hak,” katanya.
    Selain itu menurutnya dalam aturan pemilihan wawako akan dipilih DPRD, dia berharap DPRD Palembang menseleksi dan menilai sesuai harapan masyarakat dan bukan harapan kelompok atau dari partai tertentu.
“Kalau perlu Pemko Palembang mensurvei siapa yang layak mendampingi Harnojoyo, itu lebih bagus, kalau tidak kita sangat kwatir pemilihan ini diisi dengan sesuatu tidak baik seperti transaksional sehingga wawako yang didapat bukan dilihat dari kapasitas dan kemampuannya namun lebih dari bagaimana dia dapat membeli suara saat pemilihan itu sangat tidak kita harapkan,” katanya.
    Dia berharap dalam pemilihan wawako Palembang masyarakat Palembang ikut mengawasi termasuk semua pihak terkait .
    Pihaknya meminta kalau pasangan yang dipilihnya berdasarkan pilihan objektif dan membuat kota Palembang lebih baik.
    “Partai-partai yang tidak di pilih tetap dirangkul sebagai partai pengusung yang mendapatkan porsi dalam pemerintahan,” katanya.
    Apalagi masa 14 hari dimana wawako Palembang sudah harus ada sudah terlewati dimana kini sudah masuk 18 hari.
    “Itu kalau mengacu pada UU 32 tahun 2005 sejak dia dilantik sudah lewat, kalau pakai hari kerja juga waktunya lewat juga, hari ini terakhir,” katanya. #osk

x

Jangan Lewatkan

12 Desember Hingga 25 Desember, KPU Palembang Lakukan Verfikasi Faktual Calon Perseorangan

Palembang, BP KPU kota Palembang segera melakukan verifikasi lapangan terkait dukungan KTP atas dua Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Walikota dan ...