Home / Palembang / Raperda Pemko Palembang Dipermasalahkan

Raperda Pemko Palembang Dipermasalahkan

Palembang, BP

Kinerja Pemerintah Kota (Pemko) Palembang di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan dipermasalahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang. Sebab, rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) secara tiba-tiba diubah.

Anggota DPRD Kota Palembang Antoni Yuzar mengatakan adanya perubahan itu tidak diketahui detil apa permasalahannya dan mengapa terjadi perubahan. Pihaknya sendiri berharap kejadian ini tidak terulang lagi.

“Kami harap pimpinan bisa menjamin tidak ada lagi hal seperti itu terjadi, apalagi asalnya kurang jelas,” katanya saat Penyampaian Raperda Kota Palembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2015 di ruang Rapat Paripurna DPRD Palembang, Jumat (25/9).

Dijelaskan, apabila hal tersebut terus dilakukan dan terulang kembali. Tentu, citra Pemko Palembang akan tidak baik. “Saya harap teman-teman di komisi, bisa mempermasalahkannya apabila Raperda yang diajukan dianggap tidak sesuai dan harus jelas soal ini,” ujarnya.

Ketua DPRD Kota Palembang H Darmawan mengatakan ke depannya dewan akan gunakan poksi kerja lebih baik lagi. Terhadap usulan-usulan anggaran bisa dibahas lagi di komisi, dirincikan per item secara benar.

Adapun defisit anggaran yang dihadapi Pemko Palembang hampir dialami seluruh Indonesia. Untuk itulah perlu penyesuaian lebih matang lagi. Sebab, di APBD Perubahan sebagai indikator APBD induk.

“Ada yang kurang anggaran dan ada yang anggaran ada namun tidak dikerjakan. Nanti di LKPJ bisa diketahui,” ujarnya.

Sementara itu, Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan pihaknya sangat berterima kasih, adanya masukan DPRD Palembang terkait struktur APBD Perubahan.

“Ke depan, akan menjadi perhatian dan saya harap, kepala dinas dan kepala badan juga mempunyai argumen yang kuat terkait hal itu, jangan sampai tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang diminta,” katanya.

Harnojoyo mengatakan terjadi perubahan terhadap Raperda ini disebabkan beberapa hal seperti Dana Alokasi Khusus (DAU) dikurangi. Bagi hasil dari Pemprov Sumsel dikurangi, retribusi yang tidak mencapai target dan hal lain yang cukup mengganggu kinerja SKPD dan badan pemerintahan.

Kondisi ini juga membuat pendapatan Pemkot berkurang sekitar 5,18%. Hal itulah yang melatari kondisi perubahan tersebut secara tiba-tiba.

“Kami paham permintaan anggota dewan itu, kami siap tanggung jawab ke depan. Sehingga koordinasi Pemko Palembang dan DPRD dapat terjalin lebih baik dan lancar,” ujarnya. #ren

x

Jangan Lewatkan

Pemkot Tanggung 18 Persen Bunga Pinajaman 1000 UKM

Palembang, BP — Pemerintah Kota Palembang menanggung bunga 18 persen pertahun dari dana pinjaman 1000 Usaha Kecil Menengah (UKM) tahun ini. ...