Home / Headline / Asap Makin Pekat, DPRD Panggil Dishut dan Disbun

Asap Makin Pekat, DPRD Panggil Dishut dan Disbun

# Minta Tindak Tegas Perusahaan Perkebunan yang Nakal

Palembang, BP
IMG_20150924_064901Kabut asap makin pekat di Provinsi Sumatera Selatan membuat Komisi II DPRD Sumsel memanggil Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sumsel dan Dinas Perkebunan (Disbun) Sumsel, Selasa (22/9).
Selain itu komisi II DPRD Sumsel meminta anggaran antisipasi titik api jangan diturunkan untuk anggaran antisipasi titik api di Dishut Sumsel berjumlah Rp350 juta dan anggaran antisipasi titik api di Disbun Sumsel jumlahnya Rp270 yang dianggarkan dalam APBD 2015.
“Bahkan kita nilai kalau perlu anggaran ini ditambah karena kondisi asap tahun ini lebih besar dari tahun lalu jadi anggaran antisipasi titik api ini jangan dikurangi di APBD perubahan 2015 ini ,” kata Ketua Komisi II DPRD Sumsel H Joncik Muhammad, Kamis (24/9).
Menurut Joncik, pihaknya menekankan agar perusahaan perkebunan tidak membuka kebun dengan membakar lahan, kalau ada asap pasti merugikan Sumsel, Indonesia, dan negara lain.
“Dari aspek lingkungan merugikan, kalau ada yang bilang kalau investor perkebunan akan pergi kalau diproses hukum akibat asap, menurut kita investor yang baik dengan penegakan hukum yang baik pula, pasti akan siap menanamkan investasi di Sumsel dan tidak ada merugikan orang lain, yang sekarang banyak pengusaha nakal, membuka jalan pintas, membuka kebun dengan membakar itu tidak boleh, ada juga perusahaan panen tebu, ampas tebu dibakar ini kita minta ini ditertibkan,” katanya.
Terhadap pihak perkebunan dan kehutanan harus tegas dengan perusahaan yang nakal ini.
“Izin yang mengeluarkan bupati dan Walikota tapi rekomendasi dari Dinas Perkebunan kita minta Disbun dan Dishut untuk menginventarisasi perusahaan maka yang nakal kemudian kalau izin HGU mereka akan berakhir harus selektif betul untuk diperpanjang , ambil perusahaan yang bermanfaat, berkontribusi untuk Sumsel dan tidak nakal dan tidak merugikan lingkungan,” katanya.
Pihaknya menyayangkan masih adanya perusahaan perkebunan yang mendapatkan hak konsesi namun hanya digarap sebagian atau sedikit, seharusnya seluruh lahan yang diberikan perusahaan itu harus dikelola.
“Harusnya digarap semua, apalagi di lahan itu ada hak plasma masyarakat yang 20-25 persen, lalu memang jangan sampai lahan yang belum tergarap jadi masalah, jadi semuanya harus digarap, konteks dalam kebakaran hutan lahan yang tidak digarap mereka akan susah mengontrol lahan tersebut, kalau digarap jadi tanggung jawab mereka, jika terjadi kebakaran lahan itu tanggung jawab perusahaan sendiri,” katanya.
Komisi II meminta semua pihak terkait untuk menegakkan hukum, intruksi Kapolda dijalankan.
“Kalau perusahaan perkebunan itu kontribusi ke Sumsel hanya Pajak Bumi dan Bangunan saja, tapi masuknya perusahaan perkebunan mengakibatkan menyerap tenaga kerja, perputaran ekonomi berjalan, itu dampaknya selain itu dengan adanya perusahaan perkebunan Pajak Kendaraan Bermotor (BBNKB) karena itu kita minta perusahaan dari luar itu plat nomor polisinya pindah  ke plat nomor polisi Sumsel agar anggaran pajak motornya masuk ke Sumsel,” katanya. #osk

x

Jangan Lewatkan

Program 10 Ribu Kartu BPJS, Walikota Pangkalpinang Kembali Raih Penghargaan

# Untuk Ketiga Kalinya Palembang, BP Upaya untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat kota Pangkalpinang melalui berbagai program salah satunya program ...