Home / Headline / Perusahaan Pembakar Lahan Harus Di-‘blacklist’

Perusahaan Pembakar Lahan Harus Di-‘blacklist’

Palembang, BP

DSC_6678Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengusulkan agar perusahaan pelaku pembakaran hutan masuk daftar hitam atau blacklist. Terhadap usulan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengaku setuju.

“Ya itu harus didiskusikan lagi, secara prinsip saya setuju,” ujar Siti di Taman Perdamaian, MPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/9).

Dengan di-blacklist, kata Siti, perusahaan pelaku pembakaran hutan tidak akan mendapatkan izin. “Di-blacklist -kan untuk tidak dapat izin lagi, katakanlah sudah dibekukan dan dicabut, nanti kita sedang diskusikan justifikasinya,” ucap dia.

Hingga saat ini, pihak Polri telah menangani 149 laporan terkait kasus pembakaran hutan dan lahan dan menetapkan 140 tersangka. Dari 140 tersangka, 7 di antaranya dari korporasi atau perusahaan. Kemudian, saat ini juga ada 27 korporasi atau perusahaan yang sedang dilakukan penyelidikan.

Dalam menangani pihak-pihak penyebab kebakaran hutan dan lahan penegakkan hukum penting untuk memberi efek jera agar kasus yang sama tidak terulang.

“Terkait upaya penegakkan hukum atas pembakaran lahan, kepolisian harus serius menegakkan hukum lingkungan untuk menjerat perusahaan-perusahaan dengan tindak pidana korporasi yang dilakukan dengan cermat karena hal ini merupakan hal yang baru di Indonesia,” kata praktisi hukum Tito Hananta Kusuma, kemarin.

Menurut dia, pelaku pembakaran hutan diduga melibatkan dua pelaku, yaitu perusahaannya sebagai korporasi dan juga individu-individunya. Individu ini bisa oknum karyawan perusahaan dan bisa juga oknum pihak ketiga yang disewa jasanya oleh perusahaan.

“Persoalan hukum yang menarik di dalam prakteknya nanti adalah persoalan pembuktian. Sejauh mana keterlibatan korporasi di dalam perbuatan pembakaran tersebut. Perlu didalami pula sejauh mana mekanisme pengambilan keputusan atas perbuatan pembakaran lahan tersebut, apakah keputusan diambil di level manajer saja? Atau keputusan diambil oleh Direksi? Apakah Dewan Komisaris juga mengetahui dan menyetujui perbuatan tersebut? Atau apakah ada oknum Pemegang Saham yang ikut terlibat di dalam keputusan perbuatan tersebut? Kondisi internal setiap perusahaan tentu berbeda, sehingga penyidik perlu memperdalam situasi dan kondisi di setiap perusahaan tersebut,” ujarnya.

Tito menegaskan pelaku pembakaran lahan harus ditindak tegas, namun penegak hukum harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. “Agar penegakkan hukum benar-benar dilakukan dengan adil dan bukan sekadar pencitraan,” katanya.

 

Jalan di Tempat

 

Pengusutan kasus pembakaran lahan sepertinya masih jalan di tempat. Polda Sumsel juga baru menahan empat tersangka dari pihak perusahaan yang dianggap lalai dalam urusan pembakaran lahan. Namun, Polda Sumsel belum mau mengungkap jati diri para tersangka. Padahal kabut asap telah membuat warga sangat kesulitan.

Dari hasil penyidikan, Polda Sumsel sebelumnya telah menetapkan empat tersangka baik itu dari level direktur dan General Manager (GM) perusahaan. Mereka diduga lalai melakukan pembakaran lahan. Sayangnya, hingga kini Polda Sumsel enggan mengekspos keempat tersangka pembakar lahan tersebut.

“Keempat tersangka yang telah ditangkap oleh jajaran Polda Sumsel belum ada rencana untuk dilakukan rilis,” ujar Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol R Djarod Padakova, saat dihubungi melalui Blackberry Messanger (BBM), Senin (21/9).

Alasannya, kata Djarod, Polda Sumsel saat ini sedang konsentrasi dalam melakukan penyelesaian proses sidik sehingga kasusnya bisa cepat selesai dan segera diajukan berkasnya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel.

Keempat tersangka tersebut adalah, tiga orang berinisial PP, E, dan M dari PT Putra Hang Tua (PHT) ditahan di Mapolda Sumsel. Sedangkan, satu tersangka lainnya inisial P dari PT Rosalindo Putra Prima (RPP) ditahan di Mapolres Ogan Komering Ilir (OKI). “Jadi sudah empat yang kami tahan, tiga ditahan di Mapolda Sumsel dan satu lagi ditahan di Mapolres OKI,” jelas Djarod.

Ketika disinggung mengenai apakah ada rencana tentang penangkapan terhadap tersangka lain yang menyebabkan pembakaran lahan di Sumsel, Djarod mengaku, sejauh ini Polda Sumsel masih melakukan pengembangan terlebih dahulu. “Masih kami kembangkan. Untuk hasil perkembangan penyelidikan perusahaan pembakar lahan juga masih sidik saat ini,” pungkas Djarod.#det/rio

x

Jangan Lewatkan

Dana Bantuan 11 Parpol Di Sumsel Tahun 2017 Capai Rp 2.030.811.552

Palembang, BP Hingga saat ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumsel belum menerima secara resmi petunjuk pelaksanaan (juklak) ...