Home / Headline / Padamkan Asap Tidak Perlu Aturan Baru

Padamkan Asap Tidak Perlu Aturan Baru

Jakarta, BP
kebakaran lahanSekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) Bambang Hendroyono menyatakan,  untuk mengatasi pemadaman kebakaran dan kabut asap tidak lagi diperlukan regulasi dan aturan baru. Yang dibutuhkan adalah komitmen DPR RI, pemerintah, masyarakat, pers, akademisi, dan TNI/Polri.
 “Kalau izin perkebunan yang  dikeluarkan  gubernur dan  bupati ber,asalah,  pemerintah pusat berhak mencabut,” tegas Bambang di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (18/9).
 Proses pencabutan izin itu, lanjut Bambang, dimulai dari teguran, pembekuan, pencabutan izin, dan penegakan hukum, sesuai dengan UU No 32 tahun 2013 tentang Lingkungan Hidup. Khusus tatakelola gambut, sejak  2011 tidak ada lagi izin pengelolaan, karena  gambut tersebut untuk serapan air. “Kita harapkan Menteri Desa segera mengucurkan dana guna mengelola gambut dan rakyat bisa sejahtera,” tutur Bambang.
Pihak Kemenhut merasa senang dengan kekompakan dan kebersamaan antara pemerintah, pers, DPR, dan TNI/Polri  menangani pemadaman  asap. Terlebih penanganan  masalah  penegakan hukum dan  penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).
Menurut  Bambang,  pemadam asap telah dilakukan  di  Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.  Melalui darat dan udara dengan waterbombing menggunakan 21 helikopter, enam pesawat non-heli, dibantu 1.000 TNI, dan 2.000 Polri.
Anggota Komisi II DPR RI, Syarif Abdullah Al Kadri, menegaskan, harus ada penanganan secara permanen  mengatasi kebakaran dan asap hutan. Sebab, masalah asap sudah terjadi  20 tahun lalu. Pemerintah harus mengevaluasi perizinan lahan gambut dan non-gambut, penegakan hukum.
“Kita tidak perlu risau dengan keluhan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan luar negeri, karena yang rugi negara dan rakyat Indonesia. Di Kalimantan Barat akibat kabut asap  24 penerbangan terganggu, banyak rakyat menderita penyakit ISPA dan lain-lain,” tegas Syarif Abdullah.
Direktur Eksekutif Walhi Albetnego Tarigan menilai UU Lingkungan dalam Pasal 28 H  sudah baik dan paling maju di dunia  karena disebutkan kita wajib menjaga lingkungan,  kalau tidak ditangani  semua melanggar konstitusi. “Kabut asap itu seperti kotak pandora yang  banyak masalah struktural. Tidak sedikit kepala daerah dan DPRD terlibat dengan perizinan dan kasus itu meningkat menjelang Pilkada. Bahkan terjadi jual beli izin dari A ke B, C, D,” kata Tarigan.
Di Riau saja, kata Tarigan,  perizinan milik swasta sebanyak 6,4 juta ha dan permukiman rakyat hanya 1,3 juta ha. Perizinan itu kacau-balau dan sudah menjadi komoditas bisnis, sehingga  hukum harus ditegakkan. Bahkan  di Sumatera Selatan ada PT BMH dinyatakan tersangka  kasus kebakaran tahun 2014, namun sampai sekarang tidak tuntas.  PT Kallista Alam yang didenda Rp366 miliar, hanya membayar Rp30 miliar. “Jika terdapat  perusahaan Singapura terlibat dan kita tidak puas dengan sanksi dan denda yang diberikan  hukum Indonesia, PT itu bisa diadili di Singapura, karena sudah ada kesepakatan penanganan  asap antarnegara,” ucapnya.
 Dikatakan, menghukum perusahaan itu penting, karena banyak rakyat kecil  dijadikan korban pembakar hutan.   Kebakaran sudah termasuk kejahatan luar biasa,  perlu UU Pidana Lingkungan dan diharapkan Komitmen KLH  tidak  berbenturan dengan realitas politik. #duk
x

Jangan Lewatkan

Ratusan Kades di OI Sudah 9 Bulan Belum Gajian

Inderalaya, BP–Sebanyak 227 kepala desa beserta para perangkat desa se Kabupaten Ogan Ilir (OI) kesal, mereka mengeluhkan tunjangan alias gaji ...