Home / Headline / Sumsel Belum Siap Terima Dana Desa

Sumsel Belum Siap Terima Dana Desa

Palembang, BP
IMG-20150713-01862Bantuan dana desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat melalui dana APBN untuk tiap-tiap desa, dinilai belum mampu untuk diterapkan di Provinsi Sumatera Selatan. Ini dikatakan Anggota Komisi 1  DPRD Provinsi Sumsel Elianuddin HB, Kamis (17/9).
Politisi Partai Nasdem ini menuturkan, Komisi 1 DPRD Sumsel melakukan kunjungan kerja ke dua kementrian guna memperjelas persoalan yang kemungkinan bakal timbul.
“Kami ke Kementerian Desa  Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri, serta Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa guna memperjelas persoalan yang akan timbul di lapangan. Karena penggunaan dana desa ini harus tepat sasaran,” ujar Elianuddin.
Sumsel menerima Rp755 miliar, dan sudah tersalurkan Rp256 miliar untuk 2.500 desa. Hal inilah yang dipertanyakannya saat kunjungan mengingat dana yang diterima tersebut harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk APBDes.
“Banyak desa yang belum mengerti dalam pengelolaan bantuan dana desa ini, dikhawatirkan jika salah dalam penggunaannya bisa dipidana karena ini dana APBN bukan dana hibah. Kalau dana hibah sudah dihabiskan, selesai, beda dengan bantuan dana desa ini,” terangnya.
Nunik Handayani selaku Master Trainer usai memberikan materi pelatihan  kepada fasilitator pendamping desa tingkat kabupaten se-Sumsel kemarin mengatakan, “Untuk di Sumsel ada 4 orang Master Trainer. Nantinya Master Trainer akan memberikan pelatihan kepada 49 orang pendamping di tingkat kabupaten, kemudian  pendamping tingkat kabupaten akan memberikan  pelatihan pendamping di tingkat kecamatan,” kata Nunik.
Untuk penggunaan dana desa sesuai peraturan harus dilaksanakan oleh kepala desa, hal tersebut  diatur dalam peraturan menteri No 5 tahun 2015.
Ditambahkanya,  dalam pasal 5 permendes no 5 ditegaskan penggunaan dana desa hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarkat desa dalam meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
“Dana desa difokuskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal serta pengembangan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.” katanya.
Selain itu, dana desa difokuskan untuk pembangunan pos kesehatan desa,membangun saranan untuk mendukung kedaulatan pangan dan energi.
“Dari itu program pemerintah yang pro rakyat ini diharapakan nantinya pengelolaan dana desa dikelola oleh masyarakat, dan aparatur desa fasilitator hanya sebagai pendamping dan tidak dibenarkan untuk ikut dalam pengelolaan dana tersebut,” katanya.
Inilah prioritas penggunaan Bantuan Dana Desa sesuai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015
1.Memprioritaskan penggunaan dana desa untuk mendanai pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan/infrastruktur, sarana prasaran desa dan pengembangan ekonomi lokal sesuai kebutuhan prioritas Desa
2.Pembangunan sarana prasarana Desa, seperti jalan Desa, jembatan sederhana, saluran air, embung Desa, talud, irigasi tertier dan pengelolaan air bersih skala Desa.
3.Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, seperti pengembangan posyandu, pos kesehatan desa dan polindes, serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
4.Pengembangan potensi usaha ekonomi lokal, seperti penyaluran pinjaman bergulir untuk usaha kepada kelompok masyarakat melalui pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pasar Desa, kios Desa dan pelelangan ikan milik Desa.‪
5.Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur dan sarana/prasarana diutamakan untuk dilakukan secara swakelola, dengan menekankan penggunaan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan secara padat karya dengan lebih banyak melibatkan masyarakat setempat.#osk

x

Jangan Lewatkan

Pembukaan Kegiatan SUPREME SMANTA 2017

Palembang, BP Suasana tertib dan penuh antusias menghiasi pembukaan kegiatan Sport Unity Precious Event and Most Eligible SMA Negeri 3 ...