Home / Sumsel / Penyusunan Anggaran Harus Realistis

Penyusunan Anggaran Harus Realistis

Palembang, BP
Penyusunan anggaran oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) harus realistis. Anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Ellianuddin HB mengingatkan hal itu. “Selama ini penyusunan anggaran belum realistis. Ini dapat dilihat dari proses penganggaran itu sendiri,” katanya, Kamis (17/9).
Ia mengatakan, di saat, DAU, DAK, anggaran dari pusat belum ada peraturan presidennya dan peraturan menteri keuangan belum keluar, asumsi sudah ada. Akibatnya, disaat ada perubahan,  terutama pengurangan anggaran terjadi banyak perubahan.
“Seharusnya lebih realistis. Misal potensi anggaran Rp 4 triliun, kalau dibuat Rp 4,1 triliun ya tidak apa-apa. Namun kalau sampai Rp 6 triliun, itu bahaya,” ujarnya.
Belum lagi persoalan lainnya dalam penyusunan anggaran, katanya. Kesalahan yang sama sering terjadi. Misalnya menyikapi temuan BPK. “Setiap ada evaluasi dari menteri dalam negeri, pasti ada masalah. Nah, masalah itu pun berulang-ulang dan pada batu sandungan yang sama,” ujarnya.
Menurutnya persoalan ini senantiasa berulang terjadi di era siapa pun gubernurnya. Sehingga anggaran yang diajukan Pemprov Sumsel selalu ada evaluasi yang sama pada poin yang sama. “Terjadi berulang-ulang,” katanya.
Dalam membahas anggaran maka inspektorat seharusnya diberdayakan. Saat ini, BPKAD terkesan bekerja sendirian. Padahal BPKAD tidak bisa melakukan telaah, terutama terhadap temuan-temuan BPK.
Inspektorat tidak terlibat. Padahal inspektorat keberadaanya sebagai benteng pertama dalam melakukan pengawasan. Nah, dengan selalu ada inspektorat dalam pembahasan kesalahan berulang akan bisa diminimalisir.
Sehingga dalam menyusun anggaran dari waktu ke waktu akan menjado lebih baik. “Pemborosan anggaran, yang sifatnya membuang-buang uang tidak terjadi,” katanya.
Bahkan, ketakutan pemegang anggaran dalam melaksanakan program tidak akan terjadi. Sebab, pengawasan sudah dilakukan sejak dini. Program yang tidak terlaksana menyebabkan dana idle yang berdampak buruk pada perekonomian.
Se-Indonesia  menurutnya tercatat Rp 256 triliun dana mengendap atau idle. Di Sumsel, dana seperti ini pasti ada. Dan biasanya disebabkan ketakutan pengguna anggaran. #osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Rekap Hasil Akhir Dukungan, 33 Balon DPD Sumsel Memenuhi Syarat

Palembang, BP Hasil akhir di sidang rekapitulasi hasil akhir pemilihan perseorangan calon peserta Pemilu DPD RI Sumsel, pasca perbaikan verifikasi ...