Home / Headline / Penanganan Pelindo II Lebih Cepat

Penanganan Pelindo II Lebih Cepat

Jakarta,BP
IMG_0291Wakil Ketua Komisi VI DPR RI  Dodi Reza Alex Noerdin menegaskan, pembentukan Panja Pelindo II  dikarenakan kasusnya  sudah bergulir dan datanya sudah lengkap, sehingga perlu penanganan lebih cepat. Kalau langsung membentuk panitia khsus atau pansus, cenderung politis dan kemungkinan tidak tuntas. Meski paripurna menyetujui pembentukan Pansus Pelindo, panja itu otomatis melebur ke dalam pansus.
“Di tengah ekonomi  sulit, pengangguran tinggi  dan dolar AS terus menguat hampir tembus Rp15.000, dengan pansus  akan menjadi bola panas dan situasi makin panas. Panja dulu dengan fokus pada penegakan hukum. Nanti dilihat apakah ada pelanggaran UU dengan perpanjangan kontrak JICT (Jakarta Interntional Container Terminal) atau tidak. Laporan yang masuk ke Komisi VI kontrak itu terindikasi pelanggaran korporasi,” tegas Dodi Reza Alex Noerdin dalam acara Dialektika Demokrasi Pansus Pelindo II di Ruangan Wartawan DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9). Selain Dodi, tampil sebagai pembicara Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Farid Al-Fauzi (Hanura), Nashim Khan (FPKB), mantan Menkeu RI Fuad Bawazier, dan pengamat politik UI Tjipta Lesmana.
Pengakuan Dirut Pelindo II RJ Lino ketika raker dengan Komisi VI DPR RI sudah dapat clearance – izin dari Jaksa Agung Muda (Jamdatun). Padahal, kata Dodi,  berdasarkan UU No.17/2008 tentang Pelayaran, izin kontrak tersebut diberikan kepada regulator, bukan operator (Pelindo). “Itulah yang akan digali Panja agar memperoleh fakta otentik kasus Pelindo. Setelah kasus Pelindo mencuat terjadi ketidakharmonisan manajemen dan mengalami penurunan sampai 30%, ada intimidasi, pengungkungan, dan PHK karyawan,” ujarnya.
Kalau dugaan itu benar, kata Dodi Reza, maka kontraproduktif dengan paket kebijakan ekonomi Presiden Jokowi. Akibatnya Pelindo tidak produktif lagi dan terjadi konflik antara buruh dan manajemen yang berarti Pelindo tidak melakukan good governance, melanggar UU Pelayaran. “Jadi, kalau kita langsung membongkar kontrak kerja tanpa alasan yang kuat,  investor bisa ketakutan,” paparnya.
Fuad Bawazier  menyatakan, urusan pelabuhan sama saja dengan berurusan banyak mafia, yaitu situasi tidak beres  melibatkan banyak pihak untuk mengambil keuntungan dan memperkaya diri sendiri, keluarga maupun kelompok. Itu juga bisa terjadi secara historis, darurat, pembiaran oleh negara, bahkan dipelihara. “Karena cara kerja di pelabuhan  tidak  diawasi dengan tata kelola yang baik. Baik berupa izin maupun peraturan,” jelas Fuad.
Dikatakan, kasus penggeledahan Pelindo II melibatkan banyak pihak. Dirut Pelindo RJ Lino  langsung kontak Menko Perekonomian Sofyan Djalil, muncul statemen Wapres Jusuf Kalla, Rizal Ramli (RR), sampai pencopotan Bareskrim Budi Waseso (Buwas).
Fuad menilai beban kasus Pelindo cukup berat karena banyak mafia dan memiliki  unsur politik. Karena itu DPR RI harus terus mengawal agar pengusutannya lancar, terbuka, transparan, dan jangan sampai ‘masuk angin’.
Sementara itu  Tjipta Lesmana menyatakan, semua pihak  wajib melawan mafia dan korupsi. Sebab kasus Pelindo bisa lebih dahsyat dari skandal Bank Century. “RJ Lino berani kontak Sofyan Djalil, Wapres, dan menantang  Rizal Ramli. Ada apa di Pelindo II?  Ini jelas ada politik tingkat tinggi,” tuturnya. #duk
x

Jangan Lewatkan

12 Teroris Berencana Serang Kantor Polisi di Sumsel

Palembang, BP–Sebanyak 12 terduga teroris yang ditangkap tim Densus 88 Antiteror pada Minggu (10/12) lalu masih menjalani pemeriksaan di Mako ...