Home / Headline / Pemprov Cabut Ratusan IUP Bermasalah

Pemprov Cabut Ratusan IUP Bermasalah

Palembang, BP

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mencabut 146 izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah. Hal tersebut pun dilakukDSC_0017an setelah adanya koordinasi dan supersivi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sektor pertambangan.

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan, pengurangan jumlah IUP di Sumsel juga ditenggarai karena adanya perubahan pengelolaan izin tambang dari  pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

Berdasarkan hasil kajian, banyak perusahaan yang dicabut IUP-nya tersebut  bermasalah dalam kelengkapan persyaratan administrasi. “Saat ini kami hanya  menangani 213 IUP resmi di Sumsel. Sebelum direvisi, jumlah IUP di Sumsel mencapai 359 IUP, kemudian ada penindakan kepada 146 IUP bermasalah,” kata Alex usai menghadiri Seminar Lokakarya Nasional Energi yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional  di Hotel Aryaduta Palembang, Senin (16/9).

Alex memastikan perusahaan tambang yang telah sah dicabut IUP juga akan sedikit sulit untuk mengajukan kembali. “Hal itu dikarenakan perusahaan bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, memang sebelumnya banyak sekali perusahaan tak memenuhi syarat bahkan ada yang tidak memiliki NPWP,” ungkapnya.

Dengan perubahan aturan ketat pemberian IUP tersebut, Pemprov Sumsel tahun ini juga mulai memberlakukan moratorium pemberian IUP kepada perusahaan. Pemprov saat ini masih dalam tahap persiapan revisi IUP sehingga dapat mengakomodir para perusahaan yang siap memenuhi persyaratan saja. “Jadi sampai tahun depan izin IUP tak akan dikeluarkan. Belum tahu sampai kapan, mengingat proses persiapan revisi masih berlangsung.”terangnya.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Robert Heri menambahkan, pemprov terus berusaha menindak para perusahaan tambang yang IUP-nya bermasalah.  Meski demikian, sampai saat ini tidak ada satu pun perusahaan tambang di Sumsel yang berada di atas lahan konservasi.

“Lahan konservasi Sumsel masih terlindungi dari izin perusahaan tambang. Tapi kita tetap belum membuka pemberian izin baru untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan,” tuturnya.\

Dengan adanya moratorium IUP , Robert mengaku sudah banyak  pengajuan IUP di Sumsel yang terlantar. Dia menurutkan semua IUP tersebut baru akan diurus sampai dibukanya kembali moratorium.

“Moratorium ini juga tak mempengaruhi bisnis pertambangan di Sumsel, penyebab bisnis pertambangan di Sumsel sedang tidak stabil lebih disebabkan karena harga jual batubara saat ini sedang turun drastis sekitar 20 persen dari tahun lalu,” pungkasnya. #idz

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Kolam Renang Garuda Bakal Miliki Taman Garuda Pancasila

Palembang, BP Kolam Renang Garuda yang terletak di Jalan Hang Tuah, Talang Semut, Bukit Kecil, Kota Palembang adalah kolam renang ...