Home / Sumsel / Jumlah Anggota Linmas Minim

Jumlah Anggota Linmas Minim



Palembang, BP

Peran anggota Satuan Pelindung Masyarakat (Satlinmas) merupakan garda terdepan untuk masyarakat di tingkat kelurahan/desa. Tak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), namun juga pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada) mendatang. Namun saat ini jumlah anggota Linmas yang ada, baik di Sumatera Selatan maupun secara nasional, masih belum memadai.

Kasubdit Linmas Ditjen BAK Kemendagri Beny M Pakpahan menjelaskan, dalam satu rukun tetangga (RT) minimal harus memiliki satu anggota linmas.

“Saat ini masih banyak RT dan desa yang belum memiliki anggota linmas. Oleh karena itu, jika nanti ada pendanaan dari Kemendagri, ajukan agar anggota bisa diperbanyak lagi.,” jelasnya usai rapat koordinasi Pemetaan Siskamling 2015, di Kantor Satpol PP Sumsel, Rabu (16/9).

Beny berujar, pihaknya pun akan mendorong pengajuan pendanaan pemberdayaan linmas ini dengan mengoordinasikannya dengan Ditjen Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

Kedepannya, para anggota linmas akan lebih dioptimalkan perannya dalam menjaga kamtibmas, dengan memberikan keterampilan agar dapat lebih terorganisasi. “Contoh lain, anggota satlinmas juga bisa diberdayakan untuk membantu menangani bencana seperti kabut asap ini. Semua anggota linmas bisa disiagakan ikut membantu,” ujar Beny.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Linmas Satpol PP Sumsel Rapani mengatakan, salah satu tugas linmas adalah mengarahkan masyarakat untuk dapat hidup aman dan tertib.

“Ini perlu sarana dan prasarana lengkap agar dapat berjalan dengan baik,” kata Rapani.

Saat ini jumlah anggota linmas di Sumsel ada 21.181 orang. Seluruhnya dia klaim siap dalam mengamankan pilkada serentak Desember mendatang.

Terkait pendanaan anggota linmas, selama ini tiap anggota linmas sifatnya sukarela. Orang yang ingin menjadi anggota linmas biasanya menandatangani surat yang menyatakan dirinya rela menjadi linmas. “Bayarannya pun terbilang sangat kecil. Hanya Rp 50.000/anggota,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya sudah mengajukan dana kepada pemerintah pusat yang bersumber dari APBN untuk mengoptimalkan peran linmas.

“Gubernur sudah menyurati Kemendagri tentang masalah pendanaan ini. Bisa saja dialokasikan dari dana desa yang juga berasal dari APBN,” tutur Rapani. #dil

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

DPRD Sumsel Setuju LKPJ 2017 Dan LKPJ AMJ Gubernur Sumsel 2013-2017

Palembang, BP DPRD Provinsi Sumsel menggelar rapat paripurna XVIII tentang laporan rekomendasi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ...