Home / Sumsel / Pembangunan Trauma Center Terganjal Efisiensi

Pembangunan Trauma Center Terganjal Efisiensi

Palembang, BP
Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan akan membangun Trauma Center, menyusul banyaknya kasus kekerasan serta pedagangan manusia (human trafficking) yang terjadi di Sumsel. Namun rencana tersebut terkendala efisiensi APBD-Perubahan 2015 yang mengurangi alokasi anggaran Dinas Sosial Sumsel sebesar Rp2,5 miliar.

Plt Kepala Dinas Sosial Sumsel Belman Karmuda mengatakan, alokasi anggaran untuk Dinsos Sumsel tahun ini sebesar Rp51 miliar. Setelah ada efisiensi pada APBD-P menjadi Rp48,5 miliar.

Akibatnya, beberapa anggaran yang ditujukan untuk pemulihan dan pembinaan sosial seperti pendampingan human trafficking, tindak kekerasan, dan anak berhadapan dengan hukum yang tidak dipenuhi.

“Dinsos Sumsel berkomunikasi dengan DPRD Sumsel untuk mengajukan permohonan bantuan dalam pemulihan dan pembinaan beberapa hal tersebut. Ini dikarenakan memang Sumsel belum punya trauma center. Kita ada trauma center untuk korban tindak kekerasan di KM 10 Palembang. Tapi di sana masih menyewa, bukan aset kita,” ujarnya.

Jumlah korban tindak kekerasan di Sumsel sejak 2009-2014 berjumlah 2.471 orang. Sebanyak 695 orang bantuan usaha ekonomi produktif (UEP). Yang telah dibantu dengan rumah perlindungan trauma center ada sebanyak 307 orang.

“UEP hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat. Ini diberikan sebagai bentuk pemulihan dan pembinaan kepada mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga,” jelasnya.

Sementara untuk perdagangan manusia hingga saat ini baru terungkap 10 kasus tahun ini. Sebanyak enam kasus yang sudah selesai dan dipulangkan ke kota asalnya di Pulau Jawa, namun empat kasus lagi masih diproses di Polres Banyuasin.

“Setelah dilimpahkan kepolisian, Dinsos harus menyiapkan tempat penampungan sementara, biaya makan, penanganan permasalahan dan psikososial harus dipulihkan. Ini membutuhkan biaya. Belum lagi jika harus ditambah dengan keamanan,” lanjutnya.

Dinsos Sumsel pun belum memiliki rumah singgah bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Kasus anak berhadapan dengan hukum di Sumsel tercatat ada 10 kasus. Hanya saja, sampai saat ini belum ada limpahan dari Lapas ke Dinsos Sumsel.

“Kami juga masih menunggu. Diberdayakan dulu Trauma Center sementara di kawasan Sukarami dan Talang Ratu. Tapi semuanya kontrak dan bergabung dengan kasus human trafficking,” tutur Belman.

Diluar hal itu, dalam jangka waktu dekat Gubernur Sumsel akan menyerahkan bantuan pemulihan rumah untuk korban kebakaran rumah di kelurahan 3-4 Ulu Palembang. Bantuan tersebut merupakan alokasi dana dari Kemensos sebesar Rp729 juta untuk 51 rumah yang tercatat.

“Dana ini akan disalurkan ke kelompok warga. Pembagiannya disesuaikan dengan kondisi rumah yang rusak berat, sedang ataupun ringan. Diatur agar tidak disalahgunakan, dan nantinya dana itu digunakan untuk membeli bahan bangunan rumah,” tandasnya. #idz

x

Jangan Lewatkan

Pengembang Indonesia Ramaikan Pasar Propeti di Sumsel

Palembang, BP Prospek pasar propeti di Sumatera Selatan semakin menarik. Sebab Pengembang Indonesia (PI) siap turut meramaikan pasar properti di ...