Home / Headline / 3.864 Hektar di Tanjung Sakti Pumu Jadi Hutan

3.864 Hektar di Tanjung Sakti Pumu Jadi Hutan

Palembang, BP
11062388_10206091414782680_4044916934246594531_nRapat koordinasi antara masyarakat Tanjung Sakti Pumu, Lahat dengan BPKH, BP DAS, Dinas kehutanan Provinsi dan Kabupaten, Bapeda Sumsel dan Lahat terkait pengalihan fungsi dan peruntukan hutan lindung menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 4.400 hektar untuk di Tanjung Sakti Pumu di Kabupaten Lahat yang sebelumnya diajukan Bupati Lahat, Selasa (15/9), di ruang banggar DPRD Sumsel akhirnya menuai kesepakatan untuk melakukan penandatangan bersama
Sebelumnya pemasalahan ini bermula saat dibentuknya tim yang akan menggunakan sekitar 4400 hektar hutan lindung di Kecamatan Tanjung Saksi Pumu  lahan yang akan di gunakan sebagai pemukiman dan bercocok tanam warga sekutar dan hasil usulan tim ini disetujui Kementrian Kehutanan hanya 536 hektar lahan yang bisa di pakai warga sedangkan  sisanya 3864 hektar tidak terealisasi yang diusulkan tahun 2011 lalu.
“Permasalahan 7 kades di Kecamatan Tanjung Sakti Pumu datang ke DPRD Sumsel , karena kurang koordinasi pihak terkait maka terjadi tidak ada kesepakatan hasil ini dari perubahan hutan lindung jadi APL ini, mereka menolak dengan berubah hutan lindung yang selama ini menjadi perkebunan, persawahan, anggapan masyarakat mereka hanya menggunakan lahan sebanyak 536 hektar dan sisanya tidak bisa digunakan masyarakat akibatnya masyarakat hilang mata pencaharian,” kata Wakil Ketua DPRD Sumsel H Nopran Marjani didampingi Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumsel H Budiarto Marsul usai rapat koordinasi, Selasa (15/9).
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bapedda Sumsel Ekowati, Sekretaris Dinas Kehutanan Sumsel Zulfikar, BP DAS Al Rasyid, Akbar Sukmana dari BPKH2, Bapeda OKI diwakili Nur Kutni, Kadis Kehutanan Lahat diwakili Alamsyah, Camat Tanjung Sakti Pumu, Lahat dan delapan kades di Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.
Namun dengan status APL ini hutan lindung itu bermanfaat bagi masyarakat.
“Dengan demikian mereka bisa mensertifikatkan tanahnya, oleh karena itu untuk menguntungkan masyarakat kekhawatiran masyarakat dengan sisa lahan atau seluas 3864 hektar maka pemerintah melalui BP DAS akan memberikan membantu akan merubah hutan lindung menjadi hutan desa atau hutan kemasyarakatan yang dikeluarkan izin pemerintah melalui Gubernur sehingga hutan itu bisa di rawat dan bisa dimanfaatkan dan pemerintah akan membantu perawatan hutan seperti bibit, penyuluhan peralatan pertanian,” kata Nopran.
Dengan rapat tersebut menurut Nopran telah  membuka kebuntuan yang ada selama ini yang tadinya warga menolak penandatanganan maka hari ini dilakukan penandatanganan oleh kades setempat sehingga mempercepat proses pelepasan hutan lindung menjadi hutan desa. #osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Reuni Akbar SMP Negeri 38 Palembang Dihadiri Ratusan Alumnus

Palembang, BP Masih dalam suasana lebaran idul Fitri , keluarga besar alumni SMP Negeri 38 Palembang mengadakan acara reuni akbar ...