Home / Sumsel / Banyuasin / DPRD Banyuasin Minta Rp43 M Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

DPRD Banyuasin Minta Rp43 M Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

Banyuasin, BP
DPRD Banyuasin mempertanyakan dana bagi hasil dari sektor pajak  pungutan pemerintah provinsi untuk Banyuasin yang dinilai tidak transfaran.
Arisa Lahari Ketua Komisi II DPRD Banyuasin mengatakan pihaknya telah melayangkan surat resmi ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Banyuasin. Mempertanyakan dana bagi hasil pajak dari provinsi sumatera selatan sebesar Rp34 miliar pada tahun 2015.
“Kami meminta jawaban kepada pihak Pemkab Banyuasin karena dalam hasil audit BPK Provinsi dana bagi hasil pajak sebesar 34 miliar tersebut belum ada laporanya,” jelas Arisa Lahari, Ketua Komisi II DPRD Banyuasin.
Banyuasin mendapat bagian Rp34 miliar dari pendapatan bagi hasil pajak yang dikelola Pemerintah provinsi,seperti  pajak pengolahan migas, pajak kendaraan, pajak alat berat, pajak listrik dan pajak lainnya. “Hal ini sempat kami pertanyaan dengan bupati saat Paripurna, jawaban bupati sudah ditransfer beberapa bagian ke rekening Pemkab Banyuasin, tapi kami tidak menerima laporan terkait hal itu,” ungkapnya.
Hal ini menimbulkan kecurigaan di kalangan legislatif, seakan ada yang ditutupi. Sudah sebulan lalu surat permintaan klasifikasi akan dana tersebut dilayangkan ke DPPKAD, namun hingga kini belum ada tanggapan. “Kami mempertanyakan kapan dana itu ditransfer dan meminta laporan per semester,” katanya.
Dewan menduga banyaknya anggaran yang keluar masuk lewat pintu belakang, misalkan tidak adanya transfaransi dalam pembahasan anggaran yang masuk ke Kabupaten Banyuasin. “Tiba-tiba  saat pembahasan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014 dana itu muncul, ini kan menuai pertanyaan besar,”  ungkap Arisa Lahari Politisi PDI Perjuangan itu.
Sementara itu Kepala Dinas DPPKAD Subagyo. AK CA membantah jika pembayaran pajak bagi hasil dari Provinsi sumsel belum dilaporkan ke DPRD Banyuasin.
“Kami sudah memberikan laporan mengenai pajak terebut, tak hayal dari target kita pada tahun 2015 ini sebesar 43 miliar,” jelasnya.
Memang kalau ada surat dari DPRD mempertanyakan soal pajak, Dia belum mengetahui, persoalannya, “Saya baru menjabat sebagai kepala DPPKAD belum genap satu bulan.”
Mungkin saja surat itu masuk era sebelum saya menjabat sebagai kepala DPPKAD, namun  saya akan koordinasi ke internal terlebih dulu, untuk melihat surat dari Komisi II itu,”  katanya. #mew
x

Jangan Lewatkan

Ingin Jadi Karyawan Ale-ale, 6 Pencaker Ditipu Puluhan Juta

Foto: Mewan Haqulana Banyuasin, BP–Niat hati ingin mendapat gaji bulanan dengan menjadi karyawan PT Alam Perkasa Lestari (APL), produsen minuman ...