Home / Headline / Jaga Profesionalitas Penyelenggara Pilkada

Jaga Profesionalitas Penyelenggara Pilkada

Palembang, BP
PilkadaPenyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sumatera Selatan seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) di  daerah dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) diharapkan bisa menjalankan tugas secara profesional untuk menjaga agar Pilkada serentak  dapat berjalan dengan damai. Dengan profesionalitas penyelenggara pemilu di daerah maka diharapkan  proses demokrasi bisa berjalan dengan baik. Hal ini terungkap dalam Diskusi Pilkada BP Trijaya RDI – Kesbangpol Sumatera Selatan, Sabtu (12/9), di Hotel Princes Palembang dengan narasumber Komisioner KPU Sumatera Selatan Ahmad Nafi, Kabid Politik KesbangPol Sumsel Kurniawan, dan tokoh pemuda dan Ketua KAHMI Palembang Solihun, MPd serta dihadiri para leader Komunitas Bicara dari berbagai kampus universitas di Palembang.
Menurut Solihun, MPd, ada beberapa hal agar Pilkada serentak bisa berjalan dengan aman dan damai di antaranya profesionalitas penyelenggara pemilu, netralitas birokrasi, pendidikan politik yang memadai, peran tokoh masyarakat,  dan kedewasaan terutama para kandidat. “Seringkali kekisruhan Pilkada muncul karena penyelenggara Pilkada terkesan memihak mulai dari jajaran penyelenggara paling bawah tingkat TPS, PPS, hingga KPU Daerah. Selain itu, kekisruhan juga sering terjadi karena belum matangnya jiwa demokrasi para kandidat yang tidak siap kalah dalam berkompetisi dengan memprovokasi potensi konflik di masyarakat,” jelas dia.  Oleh karena itu,  pendidikan politik bagi para pemilih sangat penting untuk mengatasi agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu politik melalui peran pemerintah dan tokoh masyarakat untuk mendewasakan politik masyarakat. “Jangan malah birokrasi justru ikut terlibat dalam proses politik pada kandidat tertentu,” tegasnya.
Menanggapi profesionalitas penyelenggara Pemilu, Komisioner KPU Sumatera Selatan Ahmad Nafi menjamin akan menjaga profesionalitas dan netralitas penyelenggara mulai dari tingkat bawah hingga KPU Daerah. Namun demikian pihaknya meminta semua pihak untuk ikut mengawasi jika ada penyelenggara Pilkada tidak netral. “Saat ini kami juga melibatkan tokoh masyarakat dan berbagai komponen organisasi untuk melakukan sosialisasi Pilkada atau pendidikan politik,” ujar dia.
Pihaknya juga meminta kepada masyarakat untuk aktif dalam mengawasi daftar pemilih sementara (DPS) menjadi daftar pemilih tetap (DPT)  karena saat ini pemutahiran DPS menjadi DPT sedang dilakukan. “Seringkali DPT menjadi potensi konflik pada Pilkada akibat ketidakvalidan data pemilih jangan sampai ketika memasuki pemungutan suara dan perhitungan suara baru persoalan DPT muncul kembali sebagai persoalan,”ungkapnya.
Sementara itu, terkait konflik Pilkada, Kabid Politik Badan Kesatuan Bangsa Politik (KesbangPol) Sumsel Kurniawan mengatakan, saat ini pihaknya sudah memetakan berbagai potensi konflik di tujuh kabupaten yang akan melakukan Pilkada serentak 9 Desember 2015 akan datang. “Berbagai komponen mulai Kepolisian, Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) dan TNI untuk sama-sama menjaga daerah yang akan melakukan Pilkada serentak tetap kondusif,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan daerah terkait penegasan terhadap  netralitas PNS di daerah yang akan melakukan Pilkada sesuai dengan surat edaran Kementrian Dalam Negeri, PNS yang tidak netral terdapat sanksi yang tegas. #ftr
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Reuni Akbar SMP Negeri 38 Palembang Dihadiri Ratusan Alumnus

Palembang, BP Masih dalam suasana lebaran idul Fitri , keluarga besar alumni SMP Negeri 38 Palembang mengadakan acara reuni akbar ...