Home / Sumsel / Gubernur Segera Cabut Izin PT Tempira

Gubernur Segera Cabut Izin PT Tempira

 

  • Seluruh Perusahaan Dipanggil

    Palembang, BP
    Gubernur Sumatra Selatan H Alex Noerdin memastikan segera meneruskan instruksi Presiden RI Joko Widodo untuk mencabut izin perusahaan perkebunan PT Tempira yang terbukti lali membakar lahan sehingga terjadi bencana kabut asap di Sumsel.

    Gubernur mengatakan, PT Tempira yang beroperasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memang terbukti kuat telah lalai menjaga konsesi wilayah perkebunannya dari kebakaran lahan.

    Alex menegaskan dalam waktu dekat PT Tempira akan segera berhenti beroperasi setelah investigasi lebih lanjut dari pemerintah provinsi dan daerah setempat. Pihaknya belum bisa memastikan kapan dilakukannya eksekusi pencabutan izin termasuk penyegelan tempat usaha.

    “Investigasi merupakan perintah langsung dari Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri. Kemarin (Minggu-red) mereka sudah meninjau ke lapangan, tapi masih perlu dilakukan penyelidikan terkait siapa pemberi izinnnya. Jadi wajar saja kami mencabut izin perusahaan itu. Ini pun agar menjadi pelajaran bagi yang lain,” kata Alex, Senin (7/9).

    Sebelum mencabut izin, pihaknya pun akan memanggil semua pemilik perusahaan perkebunan di Sumsel terutama yang berada di lima kabupaten yang memproduksi asap. Pada 10 September nanti, seluruh perusahaan di Kabupaten Ogan Ilir akan dikumpulkan menghadap Gubernur di Griya Agung.

    “Kita perlu lihat dulu siapa yang bertanggung jawab atau yang berwenang. Kalau izin berada di kabupaten, maka Bupati setempat yang mencabut. Bila (izinnya-red) di provinsi, berarti Gubernur,” ungkapnya.

    Alex menegaskan, Pemprov Sumsel akan menggencarkan kembali peringatan kepada perusahaan agar lebih menjaga dan berhati-hati terhadap tanggung jawab wilayah konsesinya masing-masing. Walaupun perusahaan hanya terbukti melanggar sebagian konsesi, perusahaan yang lahannya terbakar akan tetap diberikan sanksi tegas.

    Alex menuturkan, dalam tinjauan Presiden ke lokasi kebakaran lahan di OKI, Minggu (6/9), dia mengaku telah menjelaskan kendala pemerintah daerah mengatasi bencana asap. Seperti lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, tidak adanya awan untuk hujan buatan, juga sulitnya mencari air di musim kemarau.

    Sulitnya mencari sumber air menjadi salah satu penyebab pemadaman melalui waterboombing dinilai belum efektif. Belajar dari hal tersebut, Pemprov Sumsel siap melakukan upaya pencegahan yang lebih efektif dengan membuat kanal embung atau kolam di tengah lahan supaya dapat menjadi sumber air untuk memadamkan api saat terjadi kebakaran.

    “Upaya membuat embung mulai dilakukan di Provinsi Riau setelah mendapat bantuan Rp15 miliar dari BNPB. Untuk Sumsel, tentunya biaya yang dibutuhkan lebih tinggi mengingat luasan lahan gambut di Sumsel mencapai 1,4 juta hektar. Ini rencana ke depan, bukan untuk solusi jangka pendek seperti kondisi saat ini,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Fachrurozi mengatakan, izin usaha milik PT Tempira dikeluarkan oleh bupati. Bila nanti akan ada pencabutan izin, maka bupati yang harus melakukannya. Dinas Perkebunan akan ikut mengawasi proses pencabutan izin tersebut yang saat ini masih dalam investigasi.

    “Membakar lahan dengan sengaja pasti ada sanksinya. Pencabutan izin ini sebagai pelajaran untuk perusahaan lain agar tidak lalai apalagi sengaja,” tuturnya.

    Pihaknya menilai, lahan PT Tempurai baru pertama kali ini dan belum bisa menyebutkan jumlah pasti kerugian yang diderita. “Dari yang terbakar, ada yang lahan perkebunan ada juga yang lahan kosong. Hitungan lahan kosong dan tanaman berbeda,” kata dia.

    Dirinya menyontohkan, untuk investasi perkebunan satu hektar sawit memakan biaya hingga Rp100 juta. Lokasi milik PT Tempira sekitar 1.700 hektar yang sebagiannya telah terbakar. Pihaknya belum bisa memastikan luasan lahan yang terbakar. #idz

x

Jangan Lewatkan

Pilgub Sumsel 2018, Posisi PDIP Dan Golkar Kuat

Palembang, BP Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Kholil Pasaribu melihat pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan (Sumsel) tahun ...