Home / Headline / Tangkal PHK, Pemprov Usul Hapus Pajak Perusahaan

Tangkal PHK, Pemprov Usul Hapus Pajak Perusahaan


Palembang, BP

sekda-pemprov-sumsel-mukti-sulaiman-wawancara-2015Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah mengusulkan pengurangan beban pajak yang diwajibkan kepada perusahaan yang banyak menyerap tenaga buruh.

Kebijakan pengurangan pajak tersebut untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan menyusul kesulitan dalam memberikan upah buruh.

Sekretaris Daerah Sumsel Mukti Sulaiman menuturkan, di tengah kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang kini terpuruk seiring melemahnya nilai tukar rupiah,  Pemprov  Sumsel mewacanakan akan menghapus item pajak tertentu. Rencana tersebut diperlukan untuk menyelamatkan jutaan tenaga kerja di Sumsel yang terancam PHK.

“Penghapusan pajak itu sangat dibutuhkan bagi perusahaan dengan maksud agar tidak terjadi PHK. Kita tak ingin perusahaan yang sedang kesusahan dengan kondisi ekonomi lalu dipaksa membayar pajak yang tinggi,” kata Sekda, Rabu (2/9).

Hal tersebut dilakukan Pemprov menyusul langkah Menteri Keuangan Bambang P S Brodjonegoro membuat kebijakan menghapus pajak pertambahan nilai (PPN ) untuk sejumlah jenis jasa kesenian dan hiburan.

Sekda menilai langkah tersebut sangat positif di tengah ekonomi saat ini, penghapusan pajak itu sangat dibutuhkan. Meski demikian, Sumsel saat ini hanya dapat mengandalkan sektor pajak kendaraan bermotor saja untuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jika ada opsi pajak tertentu yang dapat dihapus, tidak menutup kemungkinan penghapusan pajak guna menghindari PHK pekerja dapat diterapkan di Sumsel. Kita sedang mencari opsi pajak apa yang kira-kira bisa dihapuskan,” ujarnya.

Saat ini pemprov tengah mengkaji item pajak yang memungkinkan untuk dihapus. Mukti memaparkan, kondisi ekonomi yang makin memburuk membuat perusahaan, terutama pada sektor jasa dan kontruksi mengalami kemunduran.  Berbeda dengan sektor riil yang masih bisa bertahan.

“Industri hulu yang hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi seperti industri kayu lapis, alumunium, pemintalan, dan baja sampai saat ini masih bisa bertahan ditengah krisis ekonomi,” ungkapnya.

Namun industri hilir yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi seperti industri pesawat terbang, konveksi, otomotif, dan meubeler sangat terpuruk. Persoalan ini pun, dijelaskannya, sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi global yang kian belum pulih. Pasaran yang lesu dan permintaan yang tidak seimbang berakibat terhadap kelangsungan komoditas pokok Sumsel seperti karet, sawit dan lainnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel Sumarjono Saragih menambahkan, pihaknya menyambut positif langkah pemerintah yang berencana menghapus pajak untuk meringankan beban biaya perusahaan sekaligus pencegahan PHK pekerja.

“Kondisi ekonomi buruk saat ini menyebabkan semua lini sektor mengalami kemunduran dalam berusaha. Jelas-jelas kami tidak berharap adanya PHK. Sekarang ini ancaman sangat terasa akibat buruknya ekonomi, terutama terjadi di sektor komoditi. Banyak perusahaan karet, sawit yang melakukan pemutusan hubungan kontrak dengan pembeli,”pungkasnya. #idz

x

Jangan Lewatkan

Sumsel Siaga Musim Hujan

Palembang, BP Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan (Sumsel), gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Siaga Banjir dan Tanah Longsor tahun ...