Home / Headline / Pola Tidak Tepat, Penyerapan Anggaran Lamban

Pola Tidak Tepat, Penyerapan Anggaran Lamban

Jakarta, BP
IMG00503-20150729-1217Anggota Komite IV DPR RI Adrianus Garu menegaskan, lambatnya penyerapan anggaran tahun 2015 sekitar 26,2%  atau Rp208,5 triliun dari pagu Rp795,5 triliun dikarenakan pola yang dipakai selama ini kurang tepat. Jeda waktu antara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan penyerahan pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) atau operasional cukup  lama.
“Setiap tanggal 2 Januari pemerintah pusat menyerahkan DIPA ke pemerintah daerah, dan     Juni dikirim Juklak dan Juli dikirim Juknisnya. Sepanjang Agustus dilakukan asistensi. Bulan September dilakukan perencanaan. Baru Oktober mulai proyek atau pembangunan. Bahkan,   November baru mulai pembangunan. Padahal, tutup buku anggaran   Desember,” tegas Adrianus di Ruangan Wartawan DPR RI, Jakarta, Rabu (2/9).
Kalau   pola seperti itu kata Adrianus,  proyek di daerah pasti selalu gagal karena waktu pengerjaan singkat. Bahkan, ada kebut-kebutan proyek karena harus menghabiskan anggaran. “Jadi,  anggaran itu baru mulai terserap Oktober ke atas sehingga penyerapan anggaran pada semester I lamban. Maka pola ini harus dirubah,” ujarnya.
 Sebaiknya lanjut dia, saat penyerapan DIPA harus sekaligus penyerahan Juklak dan Juknis. Setelah penyerahan ketiga hal tersebut, langsung dilakukan asistensi. Sehingga Februari hingga Maret sudah mulai perencanaan, termasuk proses lelang. Dengan demikian,  April sudah mulai mengerjakan proyek pembangunan. “Kalau ini diterapkan,  6 bulan pertama tidak ada penyerapan anggaran,” tambahnya.
Adrianus mencontohkan  di  NTT   yang terdiri dari 1.192 pulau memiliki banyak dermaga, tapi tidak ada kapal. Dan   pemerintah pusat   jarang mengevaluasi kebijakan yang salah.
Dikatakan, agar Musrembangnas (Musyawarah Pembangunan Nasional) bisa langsung ditetapkan menjadi UU,   tidak perlu lagi UU khusus tentang APBN. “Model seperti itu bisa menghasilkan pembangunan atau proyek sesuai dengan aspirasi masyarakat atau daerah, karena Musrembang adalah perencanaan yang dibutuhkan rakyat. Bukan proyek titipan seperti   pada pembahasan APBN,” ungkapnya.
Agar pembangunan cepat dan sesuai kebutuhan masyarakat, menurtt Adrianus,    Musrembang harus ditetapkan menjadi UU. Jadi, tidak perlu lagi UU APBN. Kalau ini dipakai sistem penyerapan anggaran bisa lebih cepat lagi, karena tidak ada waktu lagi untuk pembahasan APBN.
Anggota Komisi VI DPR RI FPG Agun Gunandjar Sudarsa mengakui lambatnya penyerapan anggaran   terjadi sejak reformasi. Hanya saja keterlambatan sekarang  luar biasa akibat kementeriannya, nomenklaturnya, birokrasinya dan  murni masalah administratif soal dokumen anggaran. Karena itu, politik anggaran harus dirubah melalui piramida terbalik, yaitu langsung diserahkan ke seluruh daerah di seluruh provinsi di Indonesia.
“Keterlambatan   juga akibat ketidakpahaman birokrasi pusat dan daerah   menjalankan kewenangan. Padahal, sudah ada UU No.30/2013 tentang diskresi, kewenangan keuangan negara. Dan, kalau administratif, bukan pidana, tidak bisa dipidana,” tegas Agun.
Menurut  Agun, terlalu banyak prosedur dan proses dalam pencairan anggaran. Karena itu, Presiden Jokowi mesti memangkas proses adminsitratif yang menghambat pencairan anggaran pembangunan daerah tersebut.
 “Dana desa pun nomenklaturnya berubah, birokrat di bawah tidak siap, sumber daya manusia (SDM) juga tidak siap. Jadi, kuncinya rubah politik anggaran dengan menyerahkan ke 34 daerah provinsi. Putus  praktek kartel, mafia, monopoli dan sebagainya. Tapi, saya optimis pasca 2015 akan lebih baik dan terjadi  lompatan perekonomian,” paparnya. #duk
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Reuni Akbar SMP Negeri 38 Palembang Dihadiri Ratusan Alumnus

Palembang, BP Masih dalam suasana lebaran idul Fitri , keluarga besar alumni SMP Negeri 38 Palembang mengadakan acara reuni akbar ...