Home / Headline / Pejabat Jangan Takut Lakukan Diskresi

Pejabat Jangan Takut Lakukan Diskresi

 

  • Agar Serapan Anggaran Tinggi

 

PENGARAHAN GUBERNUR UNTUK PEMBANGUNAN SUMSEL-Pengarahan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin untuk percepatan Realisasi Anggaran Tahun 2015, Rabu  (26/8)

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin memberikan pengarahan untuk percepatan Realisasi Anggaran Tahun 2015.

Palembang, BP

Rendahnya serapan anggaran memaksa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memutar otak untuk mengatasinya. Kendala umum rendahnya serapan ini karena restrukturisasi dan nomenklatur sejumlah kementerian dan lembaga hingga menyebabkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dana dekonsentrasi baru diterima Juni-Juli. Selain itu, ketakutan para pengguna anggaran terbelit masalah hukum juga berpengaruh besar dalam penyerapan.

Diskresi kebijakan, diyakini Gubernur Sumsel H Alex Noerdin menjadi salah satu solusi untuk menggenjot serapan anggaran hingga akhir tahun.

Alex mendorong seluruh jajarannya agar tidak ragu melakukan diskresi dan kebijakan.

Ia menjamin diskresi yang dilakukan tidak akan dipidana, selama diskresi tersebut memang dibutuhkan untuk kelancaran program. Bukan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain, serta tidak merugikan negara.

“Kalau memang tujuan dan niatnya bagus, jangan takut, jalan terus. Ini perintah langsung dari Presiden. Kalau tidak begini, serapan APBN dan APBD pasti kecil,” tegasnya, saat pengarahan percepatan realisasi anggaran 2015, di Griya Agung, Rabu (26/8).

Diskresi merupakan keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan. Namun, penggunaannya harus oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tujuannya.

Government spending akan dilakukan Pemprov Sumsel untuk mengantisipasi agar krisis ekonomi tak terlalu berdampak. Saat ini, sebanyak Rp276 triliun dana daerah terparkir di masing-masing daerah.

Gubernur Alex menambahkan, hal ini juga terjadi karena ketakutan seluruh pengguna anggaran akan bermasalah dengan hukum bila salah menggunakan anggaran. Bila ada laporan BPK tentang diskresi yang dilakukan, hanya akan dianggap sebagai kesalahan administrasi tanpa harus dipidana.

Kejaksaan Agung juga akan membentuk Tim Pendampingan TP4 untuk memberikan konsultasi bagi kegiatan diskresi yang dilakukan para pengguna anggaran. Hal ini salah satu solusi bagi pengguna anggaran yang masih takut.

“Kalau saudara yakin benar dengan yang dilakukan, manfaatkan fasilitas ini. Tidak usah takut selama bukan untuk memperkaya diri,” tegas Alex.

Tercatat APBD Sumsel yang baru terserap 25,7 persen, dan APBN sebesar 36,6 persen. Saat ini Sumsel tengah bersiap melaksanakan pembangunan infrastruktur besar-besaran guna memaksimalkan belanja daerah sampai akhir tahun. “Mulai hari ini, serapan diperbesar. Boleh hati-hati tapi jangan lelet. Boleh waspada tapi jangan takut,” tegas Alex.

Adanya efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat sebesar Rp785 miliar dari dana bagi hasil bukan sumber daya alam membuat Pemprov Sumsel melakukan sejumlah efisiensi yang proporsional. Namun, beberapa sektor seperti pendidikan dan kesehatan ditambah karena sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Ke depan, pembangunan infrastruktur kita andalkan kerja sama dengan pihak ketiga. APBD digunakan hanya sebagai pemancing saja, jadi seluruh program yang masih bisa berjalan tanpa ada kendala berarti,” tandasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk membuat surat edaran kepada para kepala daerah. Isi surat edaran itu adalah mengenai diskresi kebijakan dan administrasi.

“(Isinya-red) Bahwa hal yang bersifat kebijakan tak bisa dipidanakan dan kedua permasalahan administratif diselesaikan secara administratif,” kata Pramono di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu kemarin.

Pramono mengakui latar belakang penerbitan surat edaran adalah karena para kepala daerah masih takut mencairkan anggaran. Padahal nantinya ada tim dari kejaksaan yang akan mendampingi.

“Surat edaran ini pemberitahuan ke daerah bahwa sekarang mari gunakan uang secara benar. Itu diatur rinci. Kebijakan kan begini, selama tidak mencuri, tidak korupsi, tidak menerima suap, gratifikasi, monggo,” imbuh Pramono.

Dia menjelaskan bahwa selama ini BPK dan BPKP memberi waktu 60 hari kepada kepala daerah untuk menindaklanjuti temuan mereka. Tetapi pada praktiknya, sebelum habis 60 hari banyak kepala daerah yang sudah ditindak oleh aparat penegak hukum.

Maka dari itu jika kesalahannya masih bersifat administratif nantinya akan dikenakan sanksi administratif juga sesuai UU No 30/2014. Tetapi jika sudah terbukti ada unsur pidana, maka lampu hijau diberikan kepada para penegak hukum.

“Selama mereka tak mencuri maka mereka diberi jaminan secara hukum. Tapi kalau mereka mencuri maka kewenangan kejaksaan, kepolisian, dan KPK malah didorong oleh Presiden,” kata Pramono.

Saat ini masih ada dana di daerah sebesar Rp 273 triliun yang belum dicairkan. Para kepala daerah takut mencairkan anggaran karena takut terkena sanksi pidana. #idz

 

 

 

 

 

x

Jangan Lewatkan

Sumsel Siaga Musim Hujan

Palembang, BP Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan (Sumsel), gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Siaga Banjir dan Tanah Longsor tahun ...