Home / Headline / Terancam Krisis Ekonomi, DPR Segera Panggil Menkeu

Terancam Krisis Ekonomi, DPR Segera Panggil Menkeu

Penukal Abab-20150820-03497
Jakarta, BP
Ketua Komisi XI Fadel Muhamad menegaskan, situasi dan kondisi ekonomi Indonesia semakin  memburuk dan terancam krisis  dari rentetan sentimen negatif dari dalam maupun luar negeri,  sehingga perlu langkah konkret dari pemerintah dan Bank Indonesia (BI) agar meredam kondisi tersebut.
“Minggu ini DPR akan panggil BI, Menteri Keuangan Bambang Soemantri, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Menteri Perekonomian Darmin Nasution. Kita mau tahu  langkah apa yang akan diambil pemerintah menghadapi ekonomi Indonesia yang sudah diambang krisis ini,” ujar Fadel Muhamad pada acara Rapat Pleno Fraksi Partai Golkar di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/8).
Menurut Fadel, pemerintah dan BI harus duduk bersama di depan anggota parlemen untuk mendiskusikan aksi nyata guna meredam situasi perekonomian yang sedang memburuk, sebab rupiah sudah tembus 14.000 per dolar AS. Ini tidak bisa hanya bicara elegan saja tapi butuh realisasi.
Seperti diketahui, dolar Amerika Serikat (AS) makin menguat terhadap sejumlah mata uang termasuk rupiah. Dalam kurs JISDOR, rupiah berada di kisaran 13.998 per dolar AS. Dolar AS makin menguat terhadap rupiah, dengan naik 103 poin dari Rp 13.895 per dolar AS pada Jumat 21 Agustus 2015 menjadi 13.998 per dolar AS pada Senin 21 Agustus 2015.
Pada penutupan sesi pertama perdagangan saham, Senin 24 Agustus 2015, IHSG susut 189,57 poin (4,37 persen) ke level 4.146,37. Level ini terendah sejak 2013.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Abu Rizal Bakrie (ARB)  menambahkan, pemerintah perlu membentuk Penanggulangan Penanganan Krisis untuk mengantisipasi serta mencari solusi ekonomi agar tidak terpuruk.  “Kami prihatin melihat kondisi bangsa ini dan khusus mengenai UU  berkaitan erat dengan bidang ekonomi telah menjadi perhatian kami agar arah kebijakan pembangunan menuju pada kesejahteraan rakyat,” tegas ARB.
Dikatakan, Partai Golkar memaklumi bahwa dalam proses pembangunan yang kita laksanakan memerlukan kebijakan investasi sehingga tidak dapat menghindari adanya kerjasama dengan negara lain. Namun begitu yang perlu dijaga adalah bagaimana agar aturan UU yang diberlakukan tidak kemudian menjadikan bangsa ini tergantung kepada negara lain. Ini berarti bahwa kebijakan investasi harus mengarah dan menuju kepada terbangunnya kemampuan negara dan bangsa untuk membangun ekonomi secara mandiri dan berdaulat.
Untuk memperkuat sector ril lanjut ARB, FPG mendorong dibuatnya UU penjaminan kredit yang bertujuan untuk memberikan kemudahanbagi UMKMK  dalam mengakses permodalan dari pihak perbankan.
ARB menambahkan, FPG juga mendorong UU Jaminan Pengamanan Sistim Keuangan (JPSK) sebagai arsitektur awal sistim keuangan nasional serta sebagai benteng keuangan dalam negri menghadapi krisis. #duk
x

Jangan Lewatkan

Dana Bantuan 11 Parpol Di Sumsel Tahun 2017 Capai Rp 2.030.811.552

Palembang, BP Hingga saat ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumsel belum menerima secara resmi petunjuk pelaksanaan (juklak) ...