Home / Palembang / Paripurna 2014 Diadukan ke Kompolnas

Paripurna 2014 Diadukan ke Kompolnas

 

Palembang, BP

Kasus dugaan pemalsuan tanda tangan rapat paripurna pada 27 September 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang periode 2009-2014 dilaporkan ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Rapat paripurna tersebut dinilai cacat hukum dan penyidikan pun terkesan lambat.

Kuasa Hukum dari Ketua Dewan 2009-2014 Ahmad Nopan sebagai pelapor yakni CA EL Mangku Anom, SH, MM dari Rumah Hukum mengatakan, jika Jumat(21/8) pihaknya sudah mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) dan akan mengadukan permasalhan ini ke Kompolnas.

“Sekarang (kemarin-red) saya di Mabes Polri, kami akan meminta Kompolnas untuk meninstruksikan penaganan kasus ini terang benderang, karena sudah dilaporkan empat bulan lebih. Apalagi isu yang berkembang semakin kencang mengenai pelantikan Harnojoyo,” jelas Anom.

Dalam perkara yang dilaporkan ini, paripurna yang dilakukan untuk membuat suatu permohonan kepada Mahkama Agung (MA) membatalkan SK 38 tahun 2014 yang berisi tentang pengangkatan Romi Herton dan Harnojoyo. Padahal sebenarnya paripurna itu dibawah tekanan bahkan ada kegiatan yang melanggar hukum dengan memalsukan tanda tangan anggota dewan agar rapat paripurna tersebut kuorum.

“Indikasi ini sudah jelas, bahkan sekretaris dwan, kepala bagian persidangan, anggota yang menyanggah sudah dipanggil dan sudah gelar perkara dan tinggal melengkapi bukti-bukti lainnya termasuk kesaksian anggota dewan yang merasa terzolimi haknya saat itu, nah kini perkara terus bergulir, kami harap kasus ini bisa menyeret tersangka, sehingga pelanggaran hukum tentang dugaan pemalsuan tanda tangan ini jelas,” katanya.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumsel akan segera memanggil kembali pelapor atas nama H Ahmad Nopan terkait belum adanya kejelasan kasus tanda tangan siapa yang diduga telah dipalsukan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang.

Hal itu disampaikan, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol R Djarod Padakova, Senin (17/8). Djarod mengatakan, dalam kasus tersebut pelapor sampai saat ini belum dapat menunjukkan keterangan secara jelas tanda tangan siapa yang telah dipalsukan.

Polda Sumsel telah melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut setelah menindaklanjuti laporan dari H Ahmad Novan, selaku Ketua DPRD Kota Palembang saat itu (periode 2009 -2014) tentang dugaan pidana pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan oleh telapor Jimmi Oscar selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kota Palembang periode 2009-2014. #ren

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Ari Lasso Buka Gerai Karaoke di Palembang

Palembang, BP — Ari Lasso menjadi penyanyi kesekian yang terjun ke bisnis karaoke keluarga. Mantan vokalis Dewa 19 tersebut kini membuka ...