Home / Headline / KNKT Harusnya di Bawah Presiden, Bukan Kemenhub

KNKT Harusnya di Bawah Presiden, Bukan Kemenhub

Jenazah Korban Trigana Air Diserahterimakan Metrotvnews.com, Jayapura: Upacara serah terima jenazah korban kecelakaan pesawat Trigana Air diselenggarakan di Kompleks Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (19/8/2015). Sebanyak 10 jenazah berhasil dibawa dari lokasi kecelakaan ke RSUD Oksibil dimana 4 jenazah diantaranya telah dibawa ke Bandara Sentani Jayapura. Antara/Andika Wahyu

Jenazah korban Trigana Air diserahterimakan
Antara

Jakarta, BP
Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Prancis  menegaskan, penyebab kecelakaan pesawat seringkali tidak terungkap sehingga sulit memperbaiki kekurangan maupun kesalahan penerbangan. “Hingga saat ini penyebab  kecelakaan Adam Air belum  dan Air Asia di Medan belum terungkap meski  kotak hitam (black box) sudah ditemukan. Ini diduga  akibat KNKT masih di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI,    bukan Presiden RI,” ujar Fary Djemy Prancis Ketua Komisi V DPR RI di Ruangan Wartawan DPR, Jakarta, Kamis (20/8).
Menurut Fery, dulu ada peraturan presiden tentang struktur KNKT yang langsung berada di bawah tanggung jawab, tapi sampai sekarang struktur KNKT  belum dilantik. Itu artinya  KNKT tetap di bawah Kemenhub.
Karena itu, lanjut dia, DPR dalam waktu dekat  akan mengundang KNKT untuk  mempertanyakan kinerja dan pertanggungjawaban dari lembaga pengawas penerbangan itu.
 Namun demikian DPR RI mengapresiasi Timsar Gabungan, yang telah berhasil mengevakuasi korban kurang dari 48 jam, menemukan kotak hitam, mengidentifikasi, dan diharapkan KNKT mampu mengungkap penyebab jatuhnya peswat Trigana Air di Papua beberapa hari lalu dan menyelesaikan sembilan  manifest (nama  yang berbeda dengan di tiket penerbangan.
 Khusus untuk bandara-bandara di Papua, Fary Djemy meminta agar pengawasan dan pengamanannya ditingkatkan secara menyeluruh. Baik dari instrumen, dan  radar,   mengingat tingkat kecelakaan pesawat di Papua tergolong tinggi.
Pakar transportasi udara dari trisakti Suharto AM mengatakan,   Indonesia harus perkuat penerbangan di dalam negeri atau domestik. Sebab, transportasi udara menjadi tulang punggung  perekonomian dan pembangunan. Khususnya di Papua, agar tidak terjadi ketimpangan, namun perlu  mempertimbangkan transportasi darat dan laut.
Soalnya, dari 245 juta penduduk Indonesia, ternyata yang naik pesawat belum 10 persen. Asumsinya   seseorang baru 7 kali setiap tahun naik pesawat. Tapi yang moderat   4 kali   satu tahun. “Indonesia memiliki  potensi besar  di bidang penerbangan  dan dunia mengincar pasar Indonesia. Apalagi, kelas menengah kita sudah mencapai 120 juta orang  tahun 2010 yang pengeluarannya 2 – 10 dollar AS,” tegas Suharto.
Suharto  menambahkan, Indonesia  harus menyempurnakan sistim dan kualitas  transportasi penerbangan domestik dari semua aspek: infrastruktur, SDM, operator, dan  regulator  baru bisa bersaing dengan dunia internasional. Seperti Di Papua, infrastrukturnya harus ditingkatkan, karena   masih ada landasan yang bolong-bolong, serta  banyak binatang berkeliaran.
Asal tahu saja kata  Suharto, tingkat kecelakaan pesawat di Indonesia masuk kategori II, sama seperti Nigeria, Ethiofia, Guyana. Itu sebab pemerintah harus menyiapkan infrastruktur  termasuk pilot. “ KNKT sesuai dengan UU No.1 tahun 2009 tentang keselamatan penerbangan  harus independen.  Sebab, temuan dari KNKT itu menjadi indikator dari kinerja Menhub RI,” paparnya. #duk
x

Jangan Lewatkan

Program 10 Ribu Kartu BPJS, Walikota Pangkalpinang Kembali Raih Penghargaan

# Untuk Ketiga Kalinya Palembang, BP Upaya untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat kota Pangkalpinang melalui berbagai program salah satunya program ...