Home / Headline / Balonbup Laporkan Ketua DPD Partai Hanura Sumsel ke Polisi

Balonbup Laporkan Ketua DPD Partai Hanura Sumsel ke Polisi

 

  • Merasa Ditipu

18Larikan-Uang-Pelicin-Sebagai-Bacabup-Ketua-DPD-Partai-Hanura-Sumsel-Dilaporkan

Palembang, BP

Merasa ditipu karena telah dibatalkan sepihak sebagai bakal calon bupati (balonbup) Musirawas Utara (Muratara), Ali Amin (47) mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Mapolda Sumsel, Jumat (14/8) sekitar pukul 17.00.

Kedatangan pelapor untuk melaporkan Ketua DPD Partai Hanura Sumsel yakni Arkoni ke polisi dengan kasus penipuan, karena pelapor sudah memberikan uang sebesar Rp250 juta untuk memuluskan kursi nomor satu di Muratara.

Di hadapan petugas SPKT Polda Sumsel, Ali menceritakan, awalnya ia ikut mendaftar menjadi calon bupati yang dibuka DPD Partai Hanura Sumsel pada April 2015. Pada saat itu, pelapor bersama 14 pendaftar lain diharuskan membayar uang senilai Rp50 juta untuk mengikuti pit and profer test partai.

Masih dikatakan pelapor, kemudian muncul hasil lima nama, termasuk dirinya. Tak berhenti di situ, dirinya dimintai uang lagi oleh terlapor atas nama Partai Hanura dengan menyerahkan uang sebesar Rp50 juta dengan tujuan mengikuti survei kandidat.

“Saya menduduki peringkat tertinggi dan dinyatakan sebagai pemenang polling. Lalu, saya dijamin dan diusulkan Arkoni sebagai Ketua DPD Hanura Sumsel untuk menjadi calon Bupati Muratara. Namun, menunggu rekomendasi DPP saja,” ujar Ali yang juga menjabat sebagai Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Musirawas ini.

Setelah itu, sambungnya, agar usulan rekomendasi itu lancar, terlapor meminta lagi uang sebesar Rp750 juta. Merasa sudah menjadi prosedur partai, pelapor pun mengabulkan permintaan itu dan langsung menitipkan uang awalnya sebesar Rp150 juta kepada terlapor untuk diserahkan ke pengurus pusat.

“Saya menyanggupi saja, Rp150 juta saya kasihkan ke Arkoni di rumahnya. Sisanya dibayar jika SK rekomendasi partai diterbitkan. Memang pada 24 Juli 2015 lalu saya dapat kabar dari Arkoni jika DPP sudah menerbitkan SK tersebut atas nama Ali Amin sebagai calon Bupati Muratara,” jelasnya.

Namun dikatakannya, keesokan harinya, SK tersebut berubah dan yang tercantum di dalam rekomendasi itu atas nama Syarief Hidayatullah. Padahal, nama tersebut tidak pernah mendaftar atau masuk dalam kandidat dari Partai Hanura.

“Saya sudah bentuk tim pemenang. Ternyata saya batal dan digantikan orang lain. Saya ditipu Arkoni,” katanya.

Ketua DPD Partai Hanura Sumsel Arkoni membantah tudingan tersebut.

“Kalau Ali Amin melapor, itu hak dia, cuma yang pasti syarat pencalonan bupati dan wakil bupati Muratara itu harus didukung lima kursi minimal dan dari awal kami sepakat mencalonkan Ali Amin berpasangan dengan Satria Arif Rahman, yang merupakan kader kami sendiri,” katanya ketika dikonfirmasi.

Hal ini dibuktikannya dengan usulan yang sampai ke DPP Hanura, di mana DPD memajukan nama pasangan Ali Amin berpasangan dengan Satria Arif Rahman dan tidak ada nama pasangan lain.

“Tetapi setelah di DPP Hanura, pihak DPP mempertanyakan kepada kami lagi karena Hanura ada tiga kursi siapa kawan koalisinya lagi. Ternyata PBB dan ketika dikonfirmasi detik terakhir PBB tidak mendukung Ali Amin, PBB mendukung Syarif Hidayat,” katanya.

Dengan begitu, menurut Arkoni, DPP Hanura bingung karena jika demikian Hanura sendirian dan tidak ada koalisi. Ketika dikonfirmasi ke PBB dengan dibuktikan surat rekomendasi PBB mendukung Syarif Hidayat, akhirnya Hanura mengikuti koalisi PBB, sementara PPP mendukung Syarif Hidayat.

“Tapi itu kebijakan PBB bukan kebijakan aku lagi karena itu sudah kewenangan DPP Hanura ,” katanya.

Arkoni mengaku tidak mengkhianati atau menipu Ali Amin karena Ali Amin dinilai tidak mampu mencari partai lain untuk mengusungnya selain Hanura.

“Soal duit Rp250 juta, itu duit survei untuk dia dan itu sudah disepakati,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol R Djarod Padakova menjelaskan, laporan korban telah diterima petugas SPKT Polda Sumsel. Saat ini laporan korban akan ditindaklanjuti.

“Laporannya dimasukkan ke Pasal 368 dan Pasal 378 KUHP tentang pemalsuan dan penggelapan. Kami akan panggil terlapor terlebih dahulu untuk diperiksa,” singkat Djarod.

Pihak Polresta Palembang masih menyelidiki laporan yang masuk terkait beberapa calon bupati di sejumlah daerah yang mengikuti pilkada serentak seperti Musirawas, Musirawas Utara (Muratara), dan OKU Timur karena dinyatakan tidak lulus tes kesehatan.

Kendati demikian, pihak Polresta Palembang sendiri masih saling koordinasi apakah kasus tersebut masuk ke ranah umum atau justru kasus Gakkumdu yang berkaitan dengan Pilkada.

“Itulah yang sedang kita koordinasikan baik intern maupun ekstern, jangan sampai salah dalam penanganannya. Sekarang sedang dipelajari lebih lanjut,” kata Kasat Reskrim Polresta Palembang Kompol Suryadi Sik melalui Kanit Pidana Umum Iptu Robert Sihombing, Jumat.

Meski begitu, pihaknya tetap menjalankan prosedur dengan menerima pengaduan korban dan memeriksa beberapa saksi-saksi terkait permasalahan tersebut.

“Kalau korban sudah kita periksa, begitu juga dengan beberapa saksi-saksi. Nah untuk terlapor belum bisa kita lakukan pemanggilan, karena masih proses koordinasi tadi. Namun walaupun nanti ini ditangani Gakkumdu, proses yang sudah kita jalani tentu akan kita serahkan untuk memproses penyidikan lebih lanjut,” tukas Robert.#rio/bel/osk

 

 

x

Jangan Lewatkan

12 Teroris Berencana Serang Kantor Polisi di Sumsel

Palembang, BP–Sebanyak 12 terduga teroris yang ditangkap tim Densus 88 Antiteror pada Minggu (10/12) lalu masih menjalani pemeriksaan di Mako ...