Home / Headline / Komisi II Tegaskan Tidak Ada yang Salah Dengan BOT

Komisi II Tegaskan Tidak Ada yang Salah Dengan BOT

IMG_00001235
Palembang, BP
Sejumlah pedagang Pasar 16 dan Pasar Kuto melakukan orasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang. Pedagang menuntut agar pengelolaan pasar tidak dilakukan oleh pihak ke tiga, selain itu meminta dewan memfasilitasi dan merekomendasi agar pedagang diberikan kesempatan untuk memiliki hak guna atas bangunan.
Tidak hanya itu pedagang juga meminta kepada Pemerintah Kota Palembang memberikan hak kepada pedagang, untuk memiliki hak guna atas bangunan. “Kami akan bicarakan kepada Pemerintah Kota Palembang jika permintaannya untuk dikembalikan kepada PD Pasar, tapi kalau mencabut BOT dan sebagainya itu bukan tugas kami,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang, Syahril Eddy, usai menemui pedagang, Jumat(14/8).
Syahril bahkan bertanya balik kepada paguyuban mengapa bersikeras untuk mencabut BOT. Padahal BOT dianjurkan jika pemerintah tidak sanggup mengelola menjadi lebih baik dan nyaman. Hanya saja proses BOT yang akan dipertanyakan lagi kepada pemerintah kota, PD Pasar dan pihak ke tiga.
“Prosesnya yang perlu kami ketahui, bukan BOT-nya yang dipermasalahkan. Tugas, kewajiban dan hak pihak ke tiga sudah sesuai atau belum. Jika pun belum, maka harus diusulkan bukan dieksekusi, karena kami legislatif,” kata Syahril yang kental bicara soal hukum dan undang-undang ini.
Shayril juga akan menjelaskan Komisi II akan melayangkan surat panggilan kepada Pemerintah Kota Palembang, PD Pasar dan pengelola pasar untuk membicarakan soal BOT ini. Apa sebenarnya masalah yang terjadi, sebab hingga kini sudah panggilan ke dua belum ada konfirmasi mengenai permasalahan ini. “Jika belum tau duduk perkaranya, bagaimana bisa diputuskan jalan keluar permasalahannya,” jelas Syahril.
Koordinator lapangan saat unjuk rasa pedagang, Alex mengatakan pihaknya tidak terima jika Pasar 16 dan Pasar Kuto dikelola pihak ke tiga karena sudah lama pihaknya berdagang di lokasi. Dikatakan selama ini pihaknya membayar Rp175 ribu /tahun kios, untuk los Rp120 ribu/ tahun. Namun pihak ke tiga sudah melayangkan surat edaran dengan sewa kios mencapai Rp8,5 juta per /tahun.  #ren
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

FP2TKL Dukung Sarimuda-Rozak

Palembang, BP Serikat buruh dan Forum Pedagang Pasar, Toko dan Kaki Lima (FP2TKL) kota Palembang berharap Ir H Sarimuda Sarnubi ...