Home / Palembang / Poligami, Tetap Lapor Walikota

Poligami, Tetap Lapor Walikota

 

 

Palembang, BP

Kendati sudah dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Menteri Pertahanan (Menhan) RI tentang dibolehkannya praktik poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun di Pemerintah Kota Palembang tetap harus lapor Walikota.

Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang Ucok Hidayat mengatakan sedikit banyak dirinya sudah mendengar ada surat edaran Menhan itu, namun ini tidak diberlaku di lingkungan Pemko Palembang dan diperkirakan juga tidak berlaku bagi Pemerintah Daerah (Pemda) lain.

“Untuk saat ini PNS yang akan menikah lagi tetap lapor ke Walikoya. Kecuali kalau yang mengeluarkan edaran dari Mendagri (Menteri Dalam Negeri), baru akan kami terapkan, kemungkinan itu hanya diperuntukkan untuk PNS di lingkungan Kemenhan,” ujar dia, Senin (10/8).

Menurut Ucok, sebenarnya isi di dalam surat edaran tersebut tidaklah menyimpang dan tak akan meresahkan dan tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan di Pemda. Tiga poin yang harus dipegang PNS jika untuk mengajukan izin berpoligami juga berlaku di Pemda.

Seperti harus ada izin tertulis dari istri pertama yang akan diajukan ke Walikota atau pimpinan daerah setempat itu juga diberlakukan di Pemda. Selain itu istri yang pertama haruslah mengizinkan, baru kemudian diajukan ke Walikota. PNS bersangkutan pun harus menyertakan surat keterangan finansial atau mampu menghidupi keluarganya meski beristri lebih dari satu.

“Secara garis besar memang sudah diterapkan, namun untuk detilnya masih belum saya ketahui persis,” ujar Ucok.

Sementara itu, terkait poligami yang diperbolehkan melalui surat edaran Menhan yang mulai diberlakukan sejak 22 Juli ini. Direktur Women Crisis Centre (WCC) Palembang Yeni Izzi kepadawa wartawan mengatakan jika surat edaran nomor SE/71/VII/2015 tersebut akan semakin banyak PNS laki-laki yang akan beristri lebih dari satu.

Dampak dari poligami bahkan banyak terjadi dan sangat rentan memicu terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). “Tanpa edaran pun sekarang PNS sudah banyak yang istrinya dua, apalagi yang mengeluarkan edaran tidak berpikir. Kalau mudaratnya lebih banyak dibanding manfaat jika poligami,” katanya.

Menurutnya, laki-laki tak akan ada yang bisa 100 persen adil pada istri-istrinya yang jelas akan menjadi masalah di dalam rumah tangga. “Jangan hanya satu ayat lalu diinterpensikan harus ada kajian mendalam,” jelasnya. #ren

x

Jangan Lewatkan

Pemkot Tanggung 18 Persen Bunga Pinajaman 1000 UKM

Palembang, BP — Pemerintah Kota Palembang menanggung bunga 18 persen pertahun dari dana pinjaman 1000 Usaha Kecil Menengah (UKM) tahun ini. ...