Home / Headline / Dewan Pers: Jangan Cari Iklan Dengan Memeras

Dewan Pers: Jangan Cari Iklan Dengan Memeras

IMG-20150811-02115
Palembang, BP
Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi mengingatkan kalangan pers,  iklan merupakan aspek komersial dari media dan dipersilakan mencari iklan dengan cara-cara yang halal dan tidak melanggar kode etik jurnalistik serta Undang-Undang Pokok Pers.
“Karena selama kami banyak sekali menerima pengaduan ada yang memaksa mencari iklannya, injak kaki. Jadi biasanya ada berita jelek lalu diminta menghubungi pemred untuk diterbitkan atau tidak. Kalau harga tidak disepakati maka akan diterbitkan berita terus menerus,” katanya dalam acara Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Best Skip Hotel Palembang bersama kalangan media massa cetak, televisi, dan online, Selasa (11/8).
Untuk kasus tersebut penyelesaiannya jika masuk katagori pemerasan dilaporkan ke aparat kepolisian.
“Meskipun dia pers, kalau dia pemerasan, kita teruskan saja pengaduannya ke polis. Ini bukan delik pers, ini pidana, pemerasan itu kan pidana dan banyak kasusnya, ketika mereka ditahan dan mengadu ke Dewan Pers kami hanya dengar saja laporannya, kami tidak akan membela pemeras, kami tidak akan membela preman, yang kami bela adalah mereka yang menjalankan fungsi pers dengan baik sesuai dengan Kode Etik dan Undang-Undang Pokok Pers,” katanya.
Untuk pemasangan iklan, menurutnya, harus dibicarakan dengan pemasang iklan, karena pemasangan iklan jangan ada pemaksaan.
Dia mencontohkan kalau tahun lalu Dewan Pers pernah menangani kasus pemasangan iklan tembak (iklan yang langsung dipasang di koran tanpa konfirmasi lalu ditagih) di salah satu Pemda di Provinsi Papua yang nilainya Rp2,7  miliar dari 28 media Papua di mana Pemda setempat tidak pernah memasang iklan di 28 media tersebut.
“Kami datang ke sana dan kami verifikasi. Kami datang ke kantor polisi dan belum ada pengaduannya dan kami kumpulkan wartawan di daerah itu lalu kami berikan training tentang kode etik jurnalistik dan akhirnya kasus tersebut selesai  dan tidak di lanjutkan ke polisi sehingga kasus itu tidak diulangi lagi. Akhirnya tiga bulan yang lalu ada teman dari daerah itu kekantor dan cerita wartawan-wartawannya bubar, ada yang jadi sopir angkot, ada jadi tukang ojek. Rupanya  itulah mereka sebelumnya. Jadi pers jangan menghinakan diri dengan model-model orang seperti itu,” katanya. #osk

x

Jangan Lewatkan

Dana Bantuan 11 Parpol Di Sumsel Tahun 2017 Capai Rp 2.030.811.552

Palembang, BP Hingga saat ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumsel belum menerima secara resmi petunjuk pelaksanaan (juklak) ...