Home / Headline / Gubernur Cabut Izin Perusahaan Tak Daftar BPJS-TK

Gubernur Cabut Izin Perusahaan Tak Daftar BPJS-TK

GUN_20150810_215113

Palembang, BP
Sejak berdiri pada 1 Januari 2014, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS-TK) membangun sistem jaminan sosial yang diimplementasikan penuh pada 1 Juli 2015 lalu. Sejak saat itu, jumlah kepesertaan BPJS-TK baru sekitar 700.000 dari 3,5 juta pekerja formal di Sumbagsel.

Untuk itulah Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin mengimbau seluruh perusahaan di segala sektor untuk mendaftarkan seluruh karyawannya.

“Kalau hanya sebagian, separuh, atau bahkan tidak sama sekali, akan saya cabut izinnya sesegera mungkin,” tegasnya saat Sosialisasi Era Baru Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan Fair di Hotel Novotel Palembang, Senin (10/8) malam.

Alex menjelaskan, BPJS-TK tidak akan berjalan lancar apabila tidak ada tenaga kerjanya. Untuk itulah Pemprov Sumsel membangun Kawasan Ekonomi Ekonomi (KEK) Tanjung Api-api dan Pelabuhan Tanjung Carat yang akan menyerap 100.000 tenaga kerja baru.

Penciptaan tenaga kerja merupakan program prioritas ketiga Pemprov Sumsel setelah pendidikan dan kesehatan. Untuk itulah, Alex mengatakan, Sumsel harus mendapatkan investasi sebesar-besarnya di sektor produktif agar lebih banyak menciptakan lapangan kerja.

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya sangat mendorong pemerintah daerah serta BPJS-TK untuk memaksimalkan kepesertaan, agar seluruh pekerja baik formal atau informal untuk ikut dalam BPJS-TK.

“Jaminan sosial merupakan salah satu instrumen untuk memberikan kesejahteraaan masyarakat. Dengan jaminan sosial, pemerintah berupaya agar seluruh pekerja, sejak keluar rumah, di tempat kerja, dan sampai di rumah lagi, mendapatkan perlindungan sosial,” jelasnya.

Dengan sistem yang baru, klaim dan pembayaran yang diterima peserta BPJS TK pun akan lebih tinggi daripada sebelumnya. “Bila terjadi kecelakaan dalam bekerja, keluarga peserta BPJS-TK akan mendapatkan 48 kali dari gaji terakhir yang diterima,” tuturnya.

Ia menyontohkan, misalnya pekerja tersebut menerima gaji Rp2 juta, maka ia akan mendapatkan klaim sebesar Rp96 juta, ditambah Rp4 juta dana santunan, dan Rp3 juta biaya pemakanam. Jadi dana klaim yang diterima oleh peserta BPJS-TK tersebut sebanyak Rp103 juta.

Saat ini ia mengakui, memang masih banyak modus perusahaan untuk menghindari menjadikan karyawannya sebagai peserta BPJS-TK. Ada yang menghindari dengan cara menjadikan separuh karyawanya menjadi peserta, namun sebagian besarnya tidak didaftarkan.

“Tadi saat Pak Gubernur bilang mengharuskan seluruh perusahaan ikut, itu bagus. Itu salah satu dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat tingkat kepesertaan BPJS-TK ini,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS-TK Elvyn G Masassya mengatakan, setelah beroperasi penuh per 1 Juli lalu, BPJS-TK memperluas cakupannya bukan hanya di sektor pekerja formal yang menerima upah dari perusahaan setiap bulannya, namun juga di sektor informal yang tidak menerima gaji rutin seperti buruh harian lepas, pengojek, atau tukang becak.

Saat ini, BPJS-TK sudah mengimplementasikan empat program jaminan sosial. Yakni kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua, dan pensiun.

“Perusahaan diharuskan mengikutsertakan karyawannya kepada empat program ini. Ini kewajiban sesuai amanat UUD 45, Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, serta Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015,” urainya.

Beroperasi penuhnya BPJS-TK berimplikasi terhadap beberapa transformasi. Transformasi regulasi yang seluruh kegiatannya mengacu kepada tata cara baru dari Perpres, PP, Kepres, dan Permen.

Transformasi secara institusi, di seluruh Indoensia BPJS-TK telah membangun 153 kantor cabang perintis, 124 cabang utama, 11 kantor wilayah, dan 1202 outlet untuk memperlancar operasional dan pelayanan BPJS-TK.

Namun saat ini, tingkat kepesertaan BPJS-TK di Sumbagsel relatif kecil, yakni 700.000 dari 10 juta pekerja aktif. Sebanyak 3,5 juta tenaga kerja di sektor formal, serta 6,5 di sektor informal. Namun tingkat kepesertaan dapat dimaksimalkan dengan percepatan implementasikan penuh BPJS-TK.

“Saya pun berterima kasih kepada Gubernur Sumsel yang telah membentuk Tim Percepatan Implementasi BPJS Ketenagakerjaan. Dengan bekerjanya tim ini, tingkat kepesertaan diharapkan menjadi bertambah lebih cepat dari sebelumnya,” tandasnya. #idz

x

Jangan Lewatkan

12 Teroris Berencana Serang Kantor Polisi di Sumsel

Palembang, BP–Sebanyak 12 terduga teroris yang ditangkap tim Densus 88 Antiteror pada Minggu (10/12) lalu masih menjalani pemeriksaan di Mako ...