Home / Headline / Koruptur Pengadaan Baju Hansip Dihukum Ringan

Koruptur Pengadaan Baju Hansip Dihukum Ringan

Palembang, BP

BP/HARIS SUPRAPTO VONIS-Tiga terdakwa tindak pidana korupsi pengadaan pakaian Hansip, mendengar vonis majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Klas IA Khusus pada PN Palembang, Rabu (5/8).

BP/HARIS SUPRAPTO
VONIS-Tiga terdakwa tindak pidana korupsi pengadaan pakaian Hansip, mendengar vonis majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Klas IA Khusus pada PN Palembang, Rabu (5/8).

Lantaran terlibat tindak pidana korupsi pengadaan pakaian Linmas Hansip 2012, Firmannudin (57) mantan Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol dan Linmas Kota Pagaralam dihukum pidana satu tahun penjara, Rabu (5/8).  Selain itu, majelis hakim yang diketuai Elly Warti juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50 juta, subsider tiga bulan penjara. Serta terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti kerugian negara Rp10 juta, subsider dua bulan penjara.

Bersama dengan terdakwa Firmannudin, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Klas IA Khusus pada PN Palembang, majelis hakim juga membacakan vonis terhadap dua terdakwa lain dengan hukuman yang sama. Yakni terdakwa Hasriz Novriandi (47) PNS Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pagaralam yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan 1.299 pakaian Linmas Hansip beserta perlengkapannya yang juga dibebankan uang pengganti sebesar Rp6.500.000, subsider dua bulan penjara.

Kemudian terdakwa Suhardi (50) mantan Kabid Idiologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Pagaralam Utara. Sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam proyek dengan total anggaran Rp983.345.380. Yang dibebani uang pengganti sebesar Rp8 juta.

“Menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo pasal 55 KUHP,” ujar Elly.

Atas putusan ini, majelis hakim melanjutkan terdakwa maupun jaksa penuntut umum berhak tidak sependapat, dengan mengajukan banding. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tidak menentukan sikap maka dianggap menerima dan putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Mendapat hukuman enam bulan lebih rendah dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hermansyah, ketiga terdakwa langsung menerima. Sedangkan JPU sendiri masih memanfaatkan waktu yang diberikan majelis hakim untuk pikir-pikir.

Dari fakta persidangan diketahui perbuatan tindak pidana korupsi tersebut bermula dari kegiatan pengadaan pakaian Linmas Hansip 2012 oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Pagaralam. Sebagai Kepala Badan periode 2011 hingga Agustus 2013 sekaligus Kuasa

Pengguna Anggaran, terdakwa menandatangani SK kepanitiaan yang juga dijabat dua terdakwa lain. Namun pada pelaksanaannya terdakwa tak memiliki dasar penetapan spesifikasi atribut dan perlengkapan Hansip serta saat pencairan dana kegiatan ke CV

Sumber Abadi Tekstil tanpa dilengkapi berita acara penyelesaian pekerjaan dan serah terima barang. Serta terdakwa mengaku diberi uang oleh Legianto sebesar Rp10 juta ketika berada di Jakarta melakukan uji tekstil, namun telah dikembalikan ke kas daerah dan terdakwa mengaku tidak mengetahui siapa yang membuat kontrak dan kapan penandatanganan nya.

#ris

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Jalan Provinsi, Gedung Sekolah, Guru Honor Dan Rumah Sakit Daerah Butuh Perhatian

Palembang, BP Anggota Komisi IV DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Askweni mengatakan, Sumsel masih membutuhkan perbaikan jalan provinsi, gedung sekolah, rumah ...