Home / Sumsel / ‘Sniper’ Amankan Pilkada

‘Sniper’ Amankan Pilkada

 

Pilkada salah satu pemicu gesekan antarwarga. Polda Sumsel bertekad mengamankan pilkada serentak dengan menurunkan sniper . Calon yang kalah diingatkan agar jangan berbuat onar.

 

Palembang, BP

 

Polda Sumatera Selatan menurunkan 2/3 kekuatan dari seluruh personel yang ada untuk mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan digelar pada Desember 2015. Polda Sumsel akan menurunkan anggotanya dengan persenjataan lengkap dan menyiagakan sniper atau penembak jitu selama pilkada berlangsung.

“Kami akan melakukan pengamanan ini secara optimal selama pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota. Personel yang diturunkan telah disiapkan dua per tiga kekuatan Polda Sumsel dan jajaran. Senjata pasti diturunkan,” ujar Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Iza Fadri, Jumat (31/7).

Ketika disinggung mengenai jumlah pasti personel yang diturunkan, Iza belum dapat menyebutkan, karena dalam pengamanan Pilkada serentak tersebut ada tahapan yang harus dilalui.

“Kami saat ini masih melakukan pemetaan pergerakan pasukan, sebagai contoh kabupaten/kota dipersiapkan anggota Brimob dalam pengamanan di lokasi tempat berlangsungnya pilkada seperti di Belitang dan Lubuklinggau itu,” kata Iza.

Menurut Iza, dari seluruh Tempat Pemilihan Suara (TPS) yang nantinya ditetapkan oleh KPU, Polda Sumsel dapat melakukan evaluasi personel, karena di masing-masing TPS ada rawan satu dan rawan dua.

“Rawan itu seperti sering terjadinya konflik dan itu ada di setiap kabupaten/kota. Nanti, jika jumlah TPS sudah dipastikan kami baru dapat menyesuaikan sesuai dengan TPS masing-masing di kabupaten/kota,” jelas Iza.

Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Sumsel Kombes Pol Sumarso mengatakan, pihaknya siap membantu Polres dalam menjaga keamanan Pilkada serentak di beberapa kabupaten/kota yang berada di Sumsel.

“Kami siap untuk mem-backup Polres yang ada di kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak. Namun, kami imbau para calon-calon yang ikut dalam Pilkada harus ikuti aturan yang ada dan jangan membuat onar jika kalah,” pungkas Sumarso.

Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel akan melakukan verifikasi faktual terkait syarat kelengkapan calon sebelum ditetapkan menjadi peserta pilkada pada 24 Agustus nanti.

Sebelumnya, 19 pasangan balon kepala daerah yang datang dari tujuh kabupaten di Sumsel mengikuti rangkaian pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Dr Mohammad Hoesin (RSMH), Palembang, 29-30 Juli.

Komisioner KPU Sumsel Ahmad Naafi, mengatakan, verifikasi faktual dilakukan oleh KPU masing-masing daerah. “Tahapan yang sekarang berlanjut adalah, verifikasi berkas berupa penelitian syarat calon dan pencalonan, mulai 29 Juli hingga 3 Agustus mendatang,” kata Ahmad Naafi.

Tahapan selanjutnya, pada 4-7 Agustus masuk pada masa perbaikan berkas sehingga jika masih ada yang belum lengkap bisa dilengkapi. “KPU memberikan waktu kepada balon atau timnya untuk memenuhi syarat-syarat yang kurang selama empat hari tersebut, termasuk laporan masyarakat yang harus ditindaklanjuti,” katanya.
Terkait merebaknya isu adanya ijazah palsu calon kepala daerah, Naafi menerangkan dalam verifikasi ijazah tersebut, pihaknya tidak akan melakukan jemput sekolah, namun cukup melakukan verifikasi ke Dinas Pendidikan (Disdik) masing-masing daerah.
“Sebenarnya syarat minimal calon bupati dan wabup itu minimal SMA/sederajat. Jika ada yang mencantumkan ijazah sarjana tidak masalah. Tetapi kemungkinan kita akan memeriksa hanya hingga syarat minimal saja dan kita tidak melakukan penjemputan bola ke asal sekolah, cukup Disdik saja, mengingat waktunya terbatas,” katanya.

 

Calon Tunggal

 

Secara nasional ada sekitar 12 calon tunggal dalam pilkada serentak tahun ini. Presiden Joko Widodo menilai saat ini belum perlu mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) terkait ada 12 calon tunggal dalam Pilkada serentak. Meski begitu, pemerintah tetap menyiapkan Perppu tersebut.

“Kita siapin saja. Tadi kita rapat dengan Menkopolhukam. Barusan kita konsultasi dengan Bapak Presiden. Kita lihat saja dulu. Tapi, kita tim pemerintah, yang terdiri Menkopolhukam, Mendagri, Menkum HAM, KPU, sudah persiapan Perppu jika diperlukan,” ujar Menkum HAM Yasonna Laoly di Istana Negara, Jakarta, Jumat kemarin.

Yasonna menyarankan para calon tidak membeli semua parpol yang ada untuk mendukung satu calon saja. Misalnya akan diatur dukungan maksimal 50-60 persen.

“Nanti kita lihat gimana. Sehingga ada kemungkinan, calon lain bisa mengambilnya. Itu untuk bisa menjaga itu. Dan, kemudian tidak menjadi adil, kalau seorang calon kepala daerah yang populer tidak ada lawannya, karena lawannya takut, kan tidak adil haknya diambil,” tuturnya.

“Hak rakyat untuk pilih seorang kepala daerah yang populer untuk kedua kalinya. Contoh, itu katakan walikota Surabaya, dia sangat populer, eh tahu-tahu UU tidak dimungkinkan karena hanya dia yang daftar dan parpol lain tidak menentukan calon. Kan tidak fair,” lanjutnya.

Yasonna mengaku mendapat arahan dari Presiden untuk menunggu dan melihat perkembangan. Soal calon bumbung kosong, menurut Yasonna sudah merupakan hal yang lumrah.

“Ya, itu sebabnya kita berpikir dengan bumbung kosong itu, jadi artinya dibuat bumbu kosong. Jadi kalau seorang misalnya tidak bisa mengalahkan suara bumbung kosong ya dia nggak bisa dilantik. Seorang calon baru bisa dilantik kalau suaranya lebih setengah dari bumbu kosong. Ada juga yang tidak senang pada yang bersangkutan. Untuk buktikan itu makanya dibuat bumbung kosong. Ini sudah tradisi di desa. Budaya,” paparnya.

Sementara itu Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengatakan, Presiden tetap menghendaki Pilkada serentak digelar tepat waktu. Presiden juga berharap semua parpol turut menyukseskan pilkada serentak tersebut.

“Termasuk di dalamnya adalah mengusulkan calon-calon, sehingga tidak ada calon tunggal. Nah, KPU sampai sekarang masih memberikan waktu untuk pendaftaran beberapa kali pengunduran, tetapi saya kira kalau nanti diperlukan ada Perppu untuk mengantisipasi kemungkinan ada calon tunggal, misalnya itu ya. Ya itu nanti ada pembicaraan dengan KPU,” ungkapnya. #rio/osk/det

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Wisatawan Malaysia Banyak Kunjungi Museum SMB II

Palembang, BP Hingga saat ini wisatawan dari negara Malaysia yang paling banyak mengunjungi Museum Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang. ...