Home / Sumsel / Lubuklinggau / Fokus Pengembangan Bandara Silampari

Fokus Pengembangan Bandara Silampari

Lubuklinggau, BP
Walikota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe memimpin rapat mengenai pengembangan Bandara Silampari bersama Pemerintah Kabupaten Musirawas, BPN, dan Dishub, Rabu (29/7).
Dalam acara yang dihadiri Sekda Kota Lubuklinggau H Parigan Syahri, Sekda Mura Isbandi Arsyad, Anggota DPR RI H Fauzi H Amro, dan Kepala Bandara Silampari Makmur ini, Walikota menyampaikan tujuannya untuk mempertajam rencana kegiatan masing-masing daerah dalam rangka mempercepat pembangunan bandara.
“Sesuai dengan harapan Gubernur, bandara ini bisa menjadi salah satu bandara embarkasi dikembangkan hingga tingkat internasional,” jelasnya.
Saat ini, jumlah lahan yang akan diganti rugi ini berjumlah 61 hektar di wilayah Kabupaten Musirawas, sedangkan untuk wilayah kota terdapat 22 hektar lahan.
Jika hanya mengandalkan dana APBD saja maka tidak akan cukup, maka dari itu. Maka, sudah ada komitmen dari anggota DPR RI yang akan dialokasikan dana untuk bandara silampari.
Untuk mencapai impian menjadi bandara embarkasi dan kargo yang ditargetkan pada tahun 2018-2019 nanti diperlukan perencanaan agar tidak timbul permasalahan yang mendasar.
Anggota DPR RI yang hadir, Fauzi H Amro, mengatakan, Kota Lubuklinggau  sangat layak untuk mencapainya impian tersebut memiliki sembilan kabupaten/kota penyangga, termasuk dalam tiga provinsi dengan jumlah penduduknya empat juta jiwa.
“Dana yang akan dikucurkan pada 2016 mendatang rencananya berkisar 120 miliar dana tersebut khusus untuk membiayai pembangunan dan sengketa lahan,” ungkapnya.
‎Fauzi juga menceritakan bagaimana pemkot memaparkan bahwa banyak sudah yang dilakukan untuk dana pengembangan Bandara Silampari. Namun, pada aplikasinya dana tersebut ada pemotongan dari pihak menteri keuangan dari pusat.
“Maka dari itu, setelah dikembalikan kepada Kementerian Perhubungan Pusat semua akan diselesaikan,” jelasnya.
Teknisnya, dijelaskan Fauzi ada sertifikat independen dari setiap pemilik lahan. Bukti sertifikat akan ia bawa kepada kepusat.
“Seminggu atau dua minggu kedepan akan segera saya urus,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bandara Silampari Makmur menjelaskan, rencana pada tahun 2016 nanti akan dibangun terminal, lahan parkir, peningkatan runway(lintasan pesawat) dengan ketebalan 30 jadi 50 ketebalannya, Resa (runway and septi area/sterilisasi), gedung operasional (perumahan).
‎Dalam pembahasan tersebut juga dihadirkan 12 lahan yang dimiliki masyarakat masuk kedalam lahan bandara silampari.
“Kedepan, akan ada Perwal (Peraturan Walikota) tidak memperkenankan masyarakat membangun perumahan didaerah yang akan pemerintah bangun untuk masyarakat sebagai wujud kehati-hatian,” paparnya.
Berdasarkan sertifikat ada sekitar 613 meter persegi lahan masyarakat yang masuk kedalam area bandara silampari. Pada pertemuan ketiga inilah masyarakat bertatap muka langsung dengan leading sektor untuk meminta kejelasan pembebasan lahan tersebut.
Ditambahkan, Pemerintah Kota juga memperjelas 22 hektar lahan yang masuk ke dalam lokasi tersebut di antaranya. Barulah setelah bertemu langsung dengan diskusi terbuka, maka permasalahan tersebut bisa segera tuntas.
Dilanjutkannya, ada dua jenis uang ganti rugi, yang pertama merupakan ganti rugi lahan dan yang kedua uang ganti rugi tanam tumbuh yang merupakan lokasi kebun masyarakat.
Pemerintah juga meminta review design-nya dari pihak bandara selengkap-lengkapnya dan detil apapun yang menyangkut keperluan Bandara Silampari. #kur
x

Jangan Lewatkan

Walikota Linggau Ancam Pecat Kepala Puskesmas

Lubuklinggau, BP Walikota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe mengancam akan memecat kepala Puskesmas yang tersedar di delapan kecamatan jika ...