Home / Headline / Dispertan Klaim Kekeringan Tak Separah Tahun Lalu

Dispertan Klaim Kekeringan Tak Separah Tahun Lalu

IMG_20150720_130108

Palembang, BP
Musim kemarau telah menyebabkan sejumlah kekeringan, bahkan gagal panen di sejumlah daerah Sumsel. Namun Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Sumsel mengklaim, kekeringan tidak separah tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Sumsel Erwin Noor Wibowo mengatakan, bila dibandingkan dengan tahun lalu, kondisi kemarau kali ini memang lebih ekstrim. Namun pihaknya telah melakukan antisipasi agar kekeringan tak terjadi dalam cakupan yang besar.

“Antisipasi telah kita lakukan. Sebelumnya memang kita telah melakukan sosialisasi karena memang bertepatan dengan program IP 200 dari pemerintah pusat. Pola tanam pun mempengaruhi apakah lahan akan mengalami kekeringan atau tidak,” tuturnya, Rabu (29/7).

Selain itu, kemarau tahun ini pun, dikatakan Erwin, merupakan kemarau basah. Yang artinya masih ada hujan yang turun, tidak kering total. “Berbeda dengan tahun lalu. Sepanjang Agustus hingga Oktober tidak ada hujan turun sama sekali. Makanya tahun ini lebih mendingan,” ujarnya nya didampingi oleh Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Ilfantria.

Ia menjelaskan, daerah yang dominan mengalami kekeringan adalah daerah yang berada di wilayah pasang surut dan yang melakukan penanaman pada rentang waktu Mei-Juni.

Selain itu, intrusi air laut atau penggerusan air tawar menjadi air laut pun menjadi faktor utama yang mempengaruhi kekeringan. Daerah pasang-surut yang banyak menjadi korban intrusi air laut karena saat kemarau, intensitas air hujan yang turun dari hulu menjadi sedikit sehingga air laut dari muara menyeruak lebih mudah masuk ke aliran sungai.

“Karena itulah daerah seperti Banyuasin dan Musibanyuasin lebih banyak yang mengalami kekeringan karena airnya jadi asin. Sedangkan air asin ibarat racun bagi tanaman jadi tidak bisa digunakan,” tuturnya.

Seperti di Kabupaten Banyuasin yang termasuk wilayah pasang surut. Sebanyak 10-20 persen atau 6.000-12.000 hektar dari total luas lahan pertanian 60.000 hektar mengalami kekeringan. Sedangkan di daerah lain seperti Musi Banyuasin, PALI, dan OKU pun terjadi kekeringan, namun terjadi dalam cakupan kecil, dan tidak terlalu signifikan.

Pihaknya pun telah mendistribusikan 262 pompa air  ke tingkat kabupaten/kota sejak April lalu. Sebanyak 162 unit merupakan pengadaan dari APBD Sumsel dan 100 unit dari dana refocusing Kementerian Pertanian.

“Sumsel juga akan memperoleh tambahan 340 unit pompa dari APBN Perubahan Kementerian Pertanian,” lanjutnya.

Pihaknya pun sedang gencar melakukan sosialisasi agar kelompok petani bisa membuat low lift pump, yakni pompa modifikasi dengan kemampuan lebih baik namun dengan harga yang murah dibandingkan pompa air pada umumnya.

Erwin menjelaskan, pompa dengan ukuran pipa empat inchi pada umumnya seharga Rp15 juta. Sedangkan dengan low lift pump ini, pihaknya memodifikasi mesin handtractor yang dijadikan motor penyedot air, disambungkan dengan pipa yang dipasang secara terpisah.

Low lift pump ini bisa memompa 700-1.000 liter air per menitnya. Lahan seluas 1-2 hektar bisa diairi hanya dalam waktu satu jam. Sedangkan pompa empat inchi, dalam mengairi lahan seluas 1-2 hektar membutuhkan waktu hingga tujuh jam.

“Jelas lebih menguntungkan menggunakan low lift pump ini. Harga modifikasi pompa ini pun hanya Rp2 juta, yang tentu lebih terjangkau oleh petani. Kami mengimbau dan mendorong para kelompok tani agar segera membuat pompa modifikasi ini,” imbaunya.

Dalam satu kelompok tani terdiri dari 16-25 petani yang menggarap lahan seluas 30-50 hektar. Ia berharap, setiap kelompok memiliki lima low lift pump.

“Untuk sementara ini memang biaya modifikasi pompa ditanggung masing-masing kelompok. Namun Pemprov Sumsel pun biasa meminjamkan pompa ini kepada kelompok yang membutuhkan, dan terus mendorong agar membuat sendiri pompa ini,” tandasnya. #idz

x

Jangan Lewatkan

Dana Bantuan 11 Parpol Di Sumsel Tahun 2017 Capai Rp 2.030.811.552

Palembang, BP Hingga saat ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumsel belum menerima secara resmi petunjuk pelaksanaan (juklak) ...