Home / Headline / Tahapan Pilkada PALI Mulai Membara

Tahapan Pilkada PALI Mulai Membara

  • Bupati Maupun SKPD Tak Harus Selalu Putra Daerah Kalau PALI Ingin Maju

IMG_20150726_170926

PALI, BP

Memasuki masa pendaftaran calon bupati dan wakil bupati, tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Bumi Serepat Serasan mulai membara dengan beredarnya spanduk penolakan calon bukan putra daerah.

Spanduk  itu dipicu adanya kandidat bakal calon bupati yang menggandeng calon wakil bupati bukan putra daerah asal Kabupaten PALI. Munculnya spanduk penolakan terhadap calon tertentu itu membuat kondisi politik di PALI mencekam. Beredar beberapa spanduk yang bertuliskan ‘TOLAK’ calon bupati dan wakil bupati bukan putra daerah, di jantung ibukota Pendopo, Kabupaten PALI,

Melihat hal itu, Drs H Apriadi, MSi, Penjabat Bupati PALI, mengharapkan agar masyarakat jangan mudah terprovokasi beredarnya isu tersebut. Menurutnya, semua memiliki hak yang sama dalam perpolitikan, tidak boleh bermain politik secara tradisional.

“Kita jangan mendikotomikan asal daerah atau suku, yang penting kan warga Indonesia dan memiliki visi dan misi untuk memajukan Kabupaten PALI. Kenapa harus kita larang orang yang ingin membangun Bumi Serepat Sarasan, kita tidak boleh bermain politik secara tradisonal,” jelasnya.

Lebih lanjut Apriadi juga mengimbau warga PALI untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani masing-masing. Kalaupun ada perbedaan, itu biasa, jangan sampai justru menyebabkan permusuhan antar-warga, keluarga, dan tetangga. Semua harus tetap dengan menjaga persatuan dan kesatuan Kabupaten PALI.

Sementara itu Iskandar, SE, mantan Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten PALI, sangat sependapat dengan orang nomor satu di Bumi Serepat Serasan. Menurutnya, semua orang memiliki hak yang sama.

“Tidak mesti putra daerah yang menjadi bupati ataupun wakil bupati PALI, sekarang coba kita perhatikan, kepala SKPD yang mengaku putra daerah PALI, kinerjanya belum maksimal, dan cenderung belum paham dengan tupoksinya,” ujar Iskandar.

Justru, menurut Kandar, jika berasal dari daerah PALI terkadang malah menimbulkan unsur nepotisme dalam batang tubuh pemerintahan dan birokrasi, dan lebih mementingkan unsur kekeluargaan ketimbang asas profesional bekerja. Ia berharap Kepala SKPD juga diisi oleh bukan putra daerah

“Walaupun bukan putra daerah, yang penting dia bisa kerja profesional, mampu dan benar-benar ingin membangun PALI. Jangan hanya  mementingkan kepentingan pribadi saja, saya berharap kedepannya semua SKPD dari luar PALI, agar PALI bisa maju,” tegasnya. #hab

x

Jangan Lewatkan

Dana Bantuan 11 Parpol Di Sumsel Tahun 2017 Capai Rp 2.030.811.552

Palembang, BP Hingga saat ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumsel belum menerima secara resmi petunjuk pelaksanaan (juklak) ...