Home / Sumsel / Parpol Harus Serahkan Salinan SK Kepengurusan Tingkat Provinsi Sumsel

Parpol Harus Serahkan Salinan SK Kepengurusan Tingkat Provinsi Sumsel

henny-susantih-spd-msi

Palembang, BP
Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu salinan kepengurusan partai politik yang akan dijadikan pedoman dalam menerima pendaftaran pasangan calon kepala daerah.
Menurut Heny Susantih,SPd,MSi, Komisioner KPU Sumatera Selatan Divisi Humas, parpol yang sudah melengkapi  SK Kepengurusannya baik dari tingkat Pusat, Provinsi sampai ke Kabupaten di Sumsel adalah PDIP, Gerindra, Hanura dan PBB. Sedangkan PKPI dan PAN Surat Keputusan akan dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Parpol di tingkat Provinsi Sumsel.
“Saat ini, KPU Sumsel sudah  berkoordinasi aktif baik dengan KPU RI maupun dengan Pihak Partai untuk memperoleh salinan SK Kepengurusan yang resmi, sebagai dasar untuk menerima syarat pencalonan pada tanggal 26-28 juli 2015 nanti,” katanya, Sabtu (25/7).
Ketika di tanyakan mengenai Partai Golkar dan PPP yang masih dualisme kepengurusan, Heny menegaskan bahwa untuk Partai Golkar semua SK Kepengurusan tingkat Pusat baik Hasil Munas Bali maupun Munas Jakarta sudah dapat di akses langsung di web KPU, namun untuk PPP baru ada hasil Muktamar Surabaya.     “Hari ini, tanggal 25 Juli 2015 adalah batas akhir penyerahan SK  yang dimaksud, jika tidak menyerahkan, itu berarti tidak akan diikutkan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015.
Adapun syarat yang harus diserahkan pada saat pendaftaran nanti, antara lain Surat Pencalonan yang berisi nama pasangan yang di usung oleh Parpol dengan perolehan kursinya masing masing, Keputusan Parpol tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon, surat pernyataan kesepakatan Parpol atau gabungan Parpol dalam mengusung calon.
Lalu surat pernyataan kesepakatan parpol atau gabungan parpol dengan pasangan calon dan syarat syarat lain yang bisa dilihat langsung pada laman resmi KPU atau papan pengumuman di Kantor KPU setempat.
Selanjutnya, menurut Heny, bagi Parpol yang memiliki dualisme kepengurusan tetap bisa mengikuti Pilkada 2015 dengan syarat memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan KPU No 12 tahun 2015. #osk

x

Jangan Lewatkan

Pilgub Sumsel 2018, Posisi PDIP Dan Golkar Kuat

Palembang, BP Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Kholil Pasaribu melihat pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan (Sumsel) tahun ...