Home / Palembang / Bolos, Pangkat PNS Terancam Penundaan

Bolos, Pangkat PNS Terancam Penundaan

 

Palembang, BP

Hari pertama masuk kerja setelah libur panjang, Rabu(22/7), Plt Walikota Harnojoyo melakukan sidak kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS. Harno menegaskan akan memeriksa sejumlah izin pegawai yang tidak hadir.

Meminta komitmen pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Palembang untuk tertib dan disiplin, Plt Walikota Palembang Harnojoyo meminta agar semua pegawai untuk menekankan budaya malu, salah satunya adalah absen kehadiran.

“Hari ini (kemarin-red) saya mau melihat absen kehadiran pegawai, yang tidak hadir alasan izin akan diperiksa. Kalau alasan tidak bisa dimaklumi maka akan diproses,” kata Harno, Rabu(22/7).

Proses yang akan dilakukan menurut Harno sanksinya bisa jadi akan berpengaruh pada kenaikan pangkat seperti penundaan jabatan. Pihaknya juga akan melihat kinerja pegawai, jika memang memenuhi unsur penerapan sanksi maka pihaknya tidak segan-segan menerapkan.

“Kalau memang tidak hadir karena sakit mungkin tidak masalah bisa dimaklumi, tapi kalau alasan perpanjangan libur, ya kita akan upayakan lebih perpanjang lagi liburnya di rumah,” ujar Harno sambil tersenyum.

Harno mengisyaratkan jika libur lebaran tahun ini sudah cukup panjang, tidak ada alasan untuk libur diperpanjang. Jika memang ada alasan tidak masuk karena masalah yang tidak bisa dimaklumi, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Untuk pemeriksaan hari ini rata-rata seluruh pegawai sudah masuk, hanya saja ada beberapa yang izin dan sakit. Untuk yang izin akan diperiksa izinnya dalam hal apa,” tukas Harno.

Pantauan di Kantor Pemerintah Kota Palembang pagi-pagi Sekda Kota Palembang Ucok Hidayat sudah mengecek terlebih dahulu kehadiran pegawai. Sambil silaturrahmi Ucok mengecek absensi pegawai yang tidak hadir dan menanyakan alasan ketidakhadiran kepada masing-masing Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian.

Siang harinya, Plt Walikota juga mengecek langsung kehadiran pegawai sambil mengecek pelayanan publik di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Harno juga melihat aktivitas pegawai dan meminta agar tetap menjalankan pelayanan publik walau masih dalam suasana halal bihalal.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Palembang menetapkan tujuh hari libur bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Palembang terkait libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri 1436 Hijriyah.
Tujuh hari libur diharapkan tidak ada lagi PNS yang bolos dan memperpanjang sendiri libur mereka karena tujuh hari kerja sudah cukup untuk libur atau mudik bagi pegawai yang akan pulang kampung.
Kabag Humas Protokol Setda Palembang Ratu Dewa mengatakan mengacu pada peraturan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara (Menpan) RB, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Agama maka ada dua jenis libur. Libur nasional 17-18 Juli dan cuti bersama 16,21 dan 22 Juli. Tanggal 15 dan 23 pegawai tetap bekerja seperti biasa dan tidak boleh libur.

“Pemeriksaan absen ini sebagai upaya untuk menerapkan disiplin kerja pegawai sebelum dan sesudah libur panjang. Sidak absensi juga dilakukan oleh Inspektorat mengecek kehadiran pegawai, kalau bolos siap-siap menerima sanksi,” katanya. #ren

Area lampiran

Pratinjau lampiran DSCN8970.JPG

x

Jangan Lewatkan

Pemkot Tanggung 18 Persen Bunga Pinajaman 1000 UKM

Palembang, BP — Pemerintah Kota Palembang menanggung bunga 18 persen pertahun dari dana pinjaman 1000 Usaha Kecil Menengah (UKM) tahun ini. ...