Home / Sumsel / Muaraenim / Sakit, Tersangka Batal Diperiksa Kasus Korupsi Damkar

Sakit, Tersangka Batal Diperiksa Kasus Korupsi Damkar

Muaraenim,BP
Pemeriksaan tersangka kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Muaraenim yang sejatinya dilakukan Selasa (7/7) batal dilakukan. Pasalnya, tersangka AR melalui pengacaranya telah mengirim surat keterangan sakit dari salah satu klinik kesehatan di Muaraenim.
Batalnya pemeriksaan tersebut diungkap Kajari Muaraenim Adhyaksa Darma Yuliano SH ketika dikonfirmasi, Rabu (8/7). “Tersangka belum diperiksa, karena berhalangan hadir. Surat keterangan dari klinik itu disampaikan pengacaranya kepada penyidik kejaksanaan,” kata Adhyaksa. Dalam surat tersebut, lanjut Adhyaksa, dokter klinik menjelaskan kalau AR perlu izin istirahat selama dua hari terhitung 7 sampai 8 Juli 2015.
Karena urung diperiksa, kata Adhyaksa, penyidik telah menjadwalkan kembali untuk pemanggilan kepada tersangka. Pemanggilan kedua tersebut, kata dia, pada 13 Juli 2015. Kalau memang, pada pemanggilan kedua tersangka kembali tidak hadir, pihaknya akan melakukan penjemputan paksa.
“Kita akan jemput paksa tersangka, jika nanti tidak datang setelah dipanggil kedua,” tegasnya. Sebelumnya, pengadaan proyek damkar tahun 2013 bernilai pagu anggaran Rp 1.403.545.000. Dalam kasus dugaan korupsi pemeriksaan mengarah pada penyalahgunaan kewenangan. Kata Adhyaksa, diduga ada kongkalikong perbuatan berupa penyalahgunaan kewenangan untuk memenangkan kontraktor PT NS sebagai pemenang tender.
Disebut Adhyaksa, dalam tender pertama, sempat terjadi kegagalan. Sedangkan pelaksanaan tender kedua berhasil, dan ada penambahan spek atau syarat pengadaan barang /jasa yang mengarah pada salah satu produk. Perbuatan tersebut, kata Adhyaksa, terancam primer Pasal 2 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, subsider Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, atau Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.
Sementara kasus korupsi penyimpangan dana bantuan social (Bansos) Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) dengan terdakwa dua pejabat Dinas Pendidikan Muaraenim, berinisial YA dan ZN, telah masuk tahap tuntutan di pengadilan Tipikor Palembang. Terdakwa YA dituntut 2 tahun pidana penjara, uang pengganti Rp 262 juta, dengan Rp 75 juta subsider 3 bulan kurungan. Sedangkan ZN dituntut 1 tahun 6 bulan penjara, uang pengganti Rp 5 juta, denda Rp 75 juta, subsider 3 bulan kurungan. Sebagaimana Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001. #nur
x

Jangan Lewatkan

Bank Indonesia Lirik Kopi Semende

Muaraenim, BP—Bagi masyarakat Sumatera Selatan sebutan kopi Semende sudah tidak asing lagi karena kepopulerannya nyaris menyampai pempek Palembang yang telah ...