Home / Pariwisata / MPR RI Gelar Sidang Tahunan Semua Lembaga Negara

MPR RI Gelar Sidang Tahunan Semua Lembaga Negara

Jakarta, BP
 MPR RI akan menggelar sidang tahunan pada 14 – 16 Agustus 2015 sebagai forum lembaga negara untuk  menyampaikan laporan kerja selama setahun terakhir. Forum yang  diikuti DPDRI, DPRRI, Lembaga Kepresidenan, MK, KY, BPK dan MA merupakan sistem ketatanegaraan baru yang akan digelar setiap tahun.
“Sebelumnya belum ada laporan dari semua lembaga negara, dan sekaligus Pidato Kenegaraan  Presiden RI setiap  16 Agustus. Selain tidak ada tugas tambahan bagi Presiden, juga tidak ada pemakzulan, tak boleh interupsi dalam forum terhormat itu. Karena itu, semua yang hadir harus mengedepankan kenegarawanan,” ujar Ketua Badan Sosialisasi  MPR RI Ahmad Basarah di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa ( 7/7) .
 Ahmad Basarah menambahkan, selama ini yang memberikan laporan sekaligus pidato kenegaraan hanya Presiden RI. Padahal  lembaga negara bukan  hanya Presiden namun DPR, DPD, KY, MA, BPK MPR dan MK.  Tentu  tidak adil jika hanya kepresidenan, dan  rakyat juga harus tahu kinerja seluruh lembaga tinggi negara.
Menurut Basarah,  laporan kerja bukan berarti MPR RI minta laporan pertanggungjawaban,  MPR RI hanya sebatas memfasilitasi semua lembaga negara  untuk menyampaikan hasil kerja selama setahun terakhir. “Setelah lembaga negara itu memberi laporan, rakyat  dan pers dipersilakan untuk merespon. Apakah dalam bentuk  mengkritisi,atau  memberi masukan. Hal itu untuk mendekatkan lembaga negara dengan rakyat, dan kualitas demokrasi makin baik setelah laporan tersebut,” papar Politisi PDIP ini.
Sementara itu Pakar Hukum Tata Negara  Widodo Eko Cahyono menandaskan,  langkah MPR RI  sebagai terobosan baru  harus disambut positif, namun  MPR RI tidak memiliki kapasitas untuk  menilai apalagi meminta pertanggungjawaban. Yang jelas,  prinsipnya sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik,  rakyat berhak mengetahui kinerja semua lembaga negara. Karena itu, variasi laporan kinerja tersebut  diseragamkan saja.
Soal   lembaga Presiden RI yang terindikasi melakukan pelanggaran UU, apakah bisa disanksi atau dimakzulkan, Widodo menyatakan  sesuai Pasal 7 A UUD NRI 1945, Presiden RI bisa dimakzulkan jika terbukti melakukan pengkhianatan negara, korupsi, melakukan tindak pidana berat, atau  perbuatan asusila. “Namun, mekanismenya tidak pada sidang tahunan MPR RI ini.  Harus ke MK dulu dan seterusnya,” kata Widodo. #duk
x

Jangan Lewatkan

Dwiki dan Rembrandt Frerich Trio Akan Tampil di KBTR

Palembang, BP–Musisi  Indonesia  Dwiki Dharmawan dan Rembrandt Frerich Trio dari Belanda, Jumat (17/11) malam, akan tampil di Kuto Besak Theater ...