Home / Sumsel / Muaraenim / Kontraktor Merasa Dipimpong Soal Tagihan

Kontraktor Merasa Dipimpong Soal Tagihan

Muaraenim, BP
Sejumlah kontraktor rekanan Pemkab Muaraenim yang melaksanakan pekerjaan proyek APBD tahun 2015 di beberapa SKPD pada mengeluh untuk mencairkan uang tagihan proyeknya. Soalnya mereka merasa dipimpong antara BPKAD selaku lembaga yang mencairkan tagihan proyek itu dengan SKPD yang melaksanakan pekerjaan proyek.
              “Tagihan kita sudah lama masuk, tetapi belum bisa dicairkan. Saat kita tanyakan kepada SKPD yang melaksanakan pekerjaan proyek katanya berkas tagihan kita sudah berada di BPKAD. Ketika kita tanyakan ke BPKAD katanya berkasnya tagihannya belum mereka terima. Padahal uang tagihan itu sangat kita butuhkan untuk biaya operasional dan pembayaran ongkos tukang,” jelas Imam, salah seorang kontraktor, Rabu (8/7).
                 Di tempat terpisah, Kepala Badan PKAD Muaraenim, Armeli Mendri, ketika dikonfirmasi membantah bahwa pihaknya telah mempersulit pembayaran tagihan proyek para rekananan. “Kalau berkas tagihannya lengkap, paling lama 2 jam sudah selesai kita proses dan sudah kita terbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D)-nya,” jelas Armeli.
               Selama ini, lanjutnya, berkas tersebut bolak balik antara BPKAD dengan SKPD tersebut karena masih kurang lengkap. ‘Kalau berkasnya kurang lengkap bagaimana kita mau menerbitkan SP2D nya,” jelas Armeli.
                Dia juga mengaku, selama ini lembaga yang dipimpinnya selalu dijadikan kambing hitam setiap berkas tagihan rekanan lama prosesnya. Padahal terkadang berkas tagihan tersebut tidak ada di BPKAD. “Proses di BPKAD tidak ada hambatan, bahkan saya sendiri telah melarang staf agar tidak meminta minta uang dalam memproses berkas tagihan tersebut,” tegasnya.
                Menurutnya, proses pencairan dana tersebut bahwa setiap awal triwulan pihaknya menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) kepada semua SKPD yang ada di Muaraenim. Surat itu sebagai penjaminan Bendarahan Umum Daerah (BUD). Setelah SPD terbit barulah SKPD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
               “Jadi yang menerbitkan SPM itu adalah masing masing Kepala SKPD setelah diterbitkannya SPD. Tanpa ada SPD  maka SPM tidak bisa diterbitkan,” jelasnya. Selanjutnya, SPM yang diterbitkan oleh SKPD diajukan ke BPKAD. Jika berkas yang diajukan lengkap baru BPKAD menerbitkan SP2D.
               “Kami sifatnya hanya pasif karena tugasnya hanya membayarkan,” tegas Armeli seraya berucap bahwa pihaknya masalah pengajuan pencairan anggaran tidak ada hambatan. #nur
x

Jangan Lewatkan

Bank Indonesia Lirik Kopi Semende

Muaraenim, BP—Bagi masyarakat Sumatera Selatan sebutan kopi Semende sudah tidak asing lagi karena kepopulerannya nyaris menyampai pempek Palembang yang telah ...