Home / Headline / PNS Tidak Boleh Terima Parcel

PNS Tidak Boleh Terima Parcel

 

PLM66Palembang, BP
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) diimbau untuk tidak menerima atau meminta parcel pada relasi dan kolega dalam bentuk apapun dalam rangka Idul Fitri 1436 Hijriah.
Kabag Humas Protokol Setda Palembang Ratu Dewa mengatakan imbauan ini adalah penegasan dari imbauan tahun-tahun sebelumnya menjelang Lebaran. “Imbaun sudah disampaikan pada seluruh PNS di lingkungan Pemko Palembang tanpa kecuali,” katanya.
Dia menjelaskan, larangan menerima parcel dan hadiah pada seluruh PNS Pemko sudah disampaikan dan jangan sampai ada lagi pejabat yang menerima parcel. Imbauan larangan menerima parcel ini bahkan sudah sesuai dengan anjuran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Alasannya kan jelas, bahkan ini langsung dari KPK. Penerimaan parcel dikhawatirkan bakal menjadi gratifikasi pada pejabat yang berhubungan, sehingga memungkinkan dapat memengaruhi kinerja dan penerapan undang-undang,” katanya.
Selain larangan penerimaan parcel, penggunaan kendaraan dinas juga sepertinya bakal dilarang. Namun kepastiannya masih akan ditunggu hingga diterimanya surat edaran dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Kemenpan – RB).
“Kita tunggu surat edaran Kemenpan bagaimana aturannya, apakah kendaraan dinas boleh digunakan mudik atau tidak. Karena hingga kini Pemko Palembang belum menerima surat edaran tersebut,” katanya.
Seperti yang tersiar dari pemberitaan, KPK telah mengeluarkan imbauan yang melarang PNS dan penyelenggara negara untuk menerima parsel atau hadiah dari pihak manapun. PNS juga dilarang meminta parsel, hadiah atau fasilitas lain dari pihak swasta, termasuk meminta Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan rekanan.
Selain itu, KPK juga melarang penggunaan aset-aset negara untuk kepentingan pribadi, seperti penggunaan mobil dinas untuk mudik. Apabila diketahui ada gratifikasi, maka masing-masing instansi diminta untuk melaporkan pemberian hadiah, parcel, THR, atau fasilitas lain tersebut selambat-lambatnya 30 hari. #ren
x

Jangan Lewatkan

12 Desember Hingga 25 Desember, KPU Palembang Lakukan Verfikasi Faktual Calon Perseorangan

Palembang, BP KPU kota Palembang segera melakukan verifikasi lapangan terkait dukungan KTP atas dua Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Walikota dan ...