Home / Headline / Jaminan Hari Tua Bisa Diambil 10 Tahun

Jaminan Hari Tua Bisa Diambil 10 Tahun

 
 
20150703_173401Palembang, BP
Beroperasi penuh, Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menerapkan aturan baru pada produk Jaminan Hari Tua (JHT). Syarat pencairan JHT yang sebelumnya minimal kepesertaan 5 tahun 1 bulan serta sudah tidak bekerja lagi, pada aturan terbaru pencairan dilakukan pada masa kepesertaan 10 tahun untuk pencairan seluruhnya pada saat pekerja mencapai usia 56 tahun.
 
Kepala kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Umardin Lubis mengatakan aturan terbaru pencairan dilakukan pada masa kepesertaan 10 tahun atau saat pekerja mencapai usia 56 tahun ini, juga berlaku bagi peserta yang meninggal dunia atau cacat tetap.
 
“Pengambilan bagian pada 10 tahun kepesertaan ini dilakukan agar dana hari tua pekerja dapat lebih bermanfaat dan tetap memiliki nilai yang cukup besar untuk mendukung perekonomian pekerja saat memasuki usia pensiun dimana produktivitas mulai menurun,” katanya. 
 
 
Dia mengatakan fungsi jaminan hari tua dapat dilaksanakan sesuai dengan falsafah yang sesungguhnya. Bersamaan dengan penambahan program jaminan pensiun dan juga fungsi wasrik, perlindungan menyeluruh bagi pekerja di Indonesia, baik formal atau Pekerja Penerima Upah (PPU) dan informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) menandai operasional penuh BPJS ketenagakerjaan. 
 
Selain itu dikatakan untuk jaminan kematian Per 1 Juli 2015 naik Rp3 juta atau sebesar Rp24 juta dari sebelumnya Rp21 juta. Ini dikatakan pada jaminan kecelakaan kerja peningkatan manfaat pada biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit (RS) menjadi pengobatan dan perawatan sampai sembuh yang sebelumnya maksimal sebesar Rp20 juta. 
 
“Jika terjadi cacat sebagian permanen, pekerja juga akan mendapatkan pelatihan khusus agar tetap bisa kembali bekerja melalui penyempurnaan manfaat jaminan Kecelakaan Kerja-Return To Work (JKK-RTW) di samping santunan cacat yang diterima,” katanya. 
 
Dengan demikian dijelaskan pekerja tetap bisa mendapatkan penghasilan dengan keahlian lain hasil dari pelatihan yang dijalani sehingga operasional penuh BPJS Ketenagakerjaan ini sesuai dengan roadmap BPJS ketenagakerjaan 2015 memasuki fase beroperasi penuh. 
 
“Operasional penuh BPJS ketenagakerjaan merupakan momentum sejarah menuju era baru jaminan sosial Indonesia,” katanya.  #ren
x

Jangan Lewatkan

Dana Bantuan 11 Parpol Di Sumsel Tahun 2017 Capai Rp 2.030.811.552

Palembang, BP Hingga saat ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumsel belum menerima secara resmi petunjuk pelaksanaan (juklak) ...