Home / Headline / Paspor Ditahan, Pahri Tak Boleh ke Luar Negeri

Paspor Ditahan, Pahri Tak Boleh ke Luar Negeri

KPK1Palembang, BP

Surat perintah penahanan paspor milik orang nomor satu di Muba telah dikeluarkan Ditjen Imigrasi RI di Jakarta. Imigrasi Palembang segera menindaklanjuti perintah tersebut.

Dalam waktu dekat, pihak Imigrasi Kelas I Palembang segera melakukan penahanan paspor milik Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari.

“Hari ini surat perintah penahanan paspor terhadap Pahri Azhari dari Direktur Penyidikan dan Penindakan, Ditjen Imigrasi RI sudah diterima. Artinya paspor akan segera ditahan. Namun, sebelum melakukan penahanan terhadap paspor orang nomor satu di Pemkab Muba tersebut, kami akan melakukan koordinasi terkait keberadaan dan alamat tempat tinggal Pahri Azhari. Itu karena dirinya memiliki banyak rumah. Untuk itu, kami lakukan koordinasi agar efektif,” tandasnya.

Sejauh ini pihaknya hanya menerima surat perintah pencegahan paspor milik Pahri Azhari. Sedangkan terhadap istrinya Lucianty belum ada perintah. “Nanti saya sendiri selaku Kasi Wasdakim Kantor Imigrasi Palembang yang memimpin tim mengambil paspor tersebut,” tegas Jompang.

Sementara itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak Selasa (30/6) lalu, memasuki babak akhir. Pimpinan dan anggota DPRD Muba serta para pejabat termasuk Bupati Muba Pahri Azhari telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan suap RAPBD Perubahan 2015.

Pada hari terakhir, Jumat (3/7), penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota dewan dan staf Sekwan DPRD Muba. Mereka adalah Tapriansyah, Yulisman, Emi Eliyati, dan Suparman dari Fraksi PAN,. Selain itu, Rusmin bagian keuangan Sekwan juga diperiksa penyidik.

Usai pemeriksaan, Suparman hanya diam saja, tidak berbicara sama sekali. Sepatah kata pun tidak terlontarkan dari bibir anggota dewan ini.

Tak lama kemudian, tujuh orang penyidik KPK, keluar dari aula Polres Muba dengan membawa beberapa koper biru dan hijau yang ukurannya cukup besar. Mereka langsung menuju tiga unit mobil Toyota Innova untuk meletakkan koper yang diduga berisi berkas-berkas. “Terima kasih ya, kami pamit dulu ke Jakarta,” ujar salah satu penyidik KPK kepada wartawan.

Secara umum pemeriksaan yang dilakukan KPK di Muba berjalan lancar. Meski sempat muncul aksi demo yang menebar spanduk seruan agar mengusut tuntas korupsi Muba. Aksi yang terjadi di siang bolong ini hanya berlangsung sesaat karena langsung digiring petugas ke luar Mapolres.

Sepak terjang KPK di Muba dalam mengusut dugaan suap ini menimbulkan kehebohan di kalangan warga Muba. Banyak pihak meminta kasus ini diusut tuntas. Aktivis Alamsyah dan Satoto Waliyun kerap menggelar aksi spontan di Muba. Pihak lain yang juga terus bersuara adalah HM Yusuf Senen.

“Fungsi dewan itu tiga yakni anggaran, legislasi, dan pengawasan. Rupanya di Muba ini fungsi dewan bertambah satu yakni fungsi pemerasan,” tegas Yusuf yang juga mantan wartawan ini, Jumat kemarin.

Yusuf yakin dalam OTT itu yang sudah pasti terjadi adalah pemerasan. “Soal pemerasan sudah pasti. Nah kalau suap seperti yang dituduhkan itu kita tunggu proses hokum dan pembuktian nanti,” tambah putra tokoh masyarakat Muba kondang H Senen.

Menurutnya, pemerasaan terjadi saat anggaran yang telah disusun oleh eksekutif diajukan ke dewan. Pemerasan dimulai dari Banggar, Banmus, Forum Ketua Dewan, dan terakhir saat rapat pleno.

Semua tahapan ini menurutnya selalu menimbulkan aksi penawaran harga yang jika tidak dipenuhi eksekutif akan menimbulkan penghambatan pembahasan RAPBD.

“Yang penting jangan menggiring dan jangan memvonis seseorang bersalah secara sembarangan. Yang punya otoritas memberikan predikat salah dan terhukum itu pengadilan. Sekarang ini hukum dalam hal ini KPK sedang bekerja. Bahkan dapat dikatakan baru bekerja. Silakan, mari kita simak dan ikuti kemana arah ini. Saya juga percaya di luar kasus yang sedang heboh ini Pahri Azhari adalah orang baik,” katanya. #ris/arf

 

Mereka yang Telah Diperiksa KPK

  1. Bupati Pahri Azhari
  2. Lucianty Pahri
  3. Sekda Muba Sohan Madjid
  4. Kadis PU BM Andri Sofran
  5. Kadis PU CK Zainfal Arifin
  6. Kadis Dikbud Yusuf Amilin
  7. Iin Febrianto Ketua Fraksi Partai Demokrat dan Ketua Komisi IV
  8. Parlindungan Harahap Ketua Fraksi PKB dan Ketua Komisi II
  9. Dear Fauzul Azim Ketua Fraksi PKS dan Ketua Komisi I DPRD Muba.
  10. Ketua Fraksi Partai Golkar Jaini
  11. Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat Depi Irawan
  12. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Ujang M Amin
  13. Anggota DPRD Muba Sumarno asal PAN
  14. Anggota DPRD Muba Abusari asal PAN
  15. Tapriansyah Fraksi PAN
  16. Yulisman Fraksi PAN
  17. Emi Eliyati Fraksi PAN
  18. Suparman Fraksi PAN
  19. Rusmin, bagian keuangan Sekwan

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Surat Suara Cadangan 2,5 Persen Dari DPT

Palembang, BP Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sumsel akan ditetapkan pada 21 April mendatang oleh KPU Sumsel. Surat suara ...