Home / Headline / Didukung PNS, Balon Kepala Daerah Terancam Pidana

Didukung PNS, Balon Kepala Daerah Terancam Pidana

ketua-bawaslu-sumsel-andika-pranataPalembang, BP
Dukungan pasangan bakal calon kepala daerah (balonkada) perseorangan pada Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 tidak didapatkan dari semua lapisan masyarakat.
Berdasarkan pasal 97 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan, Anggota TNI, Kepolisian, Pegawai Negeri Sipil, KPU, PPK, PPS, dan KPPS tidak memiliki hak memberikan dukungan.
Kemudian Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara pemilihan dan pengawas pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan.
“PPS harus mengenali wilayahnya. Kalau menemukan pendukung tidak memenuhi syarat, harus dicoret,” kata  Ketua Bawaslu Sumsel Andika Pranata Jaya di Kantor Bawaslu Sumsek, Jl A Rivai Palembang,  Jumat (3/7).
Menurut Andika, memanipulasi dukungan dapat diketahui pada saat verifikasi faktual. Pemilih membuat pernyataan tidak pernah memberikan dukungan kepada pasangan calon, jika namanya dicatut dalam berkas dukungan.
Jajaran pengawas pemilihan bertugas memastikan proses penelitian administrasi dan faktual berjalan memenuhi ketentuan dan perundang-undangan. Selain melakukan pengawasan langsung, pengawas pemilihan juga akan mengkroscek melalui sistem audit dukungan dan sampling.
“Kalau nanti penyelenggara menyatakan dukungan memenuhi syarat dan ternyata ditemukan tidak sesuai, adanya bantahan dari orang yang tercantum memberi dukungan, atau ditemukan pendukung tidak memenuhi syarat, pengawas pemilihan akan memproses potensi pidana pemilihan,” katanya. #osk

x

Jangan Lewatkan

12 Desember Hingga 25 Desember, KPU Palembang Lakukan Verfikasi Faktual Calon Perseorangan

Palembang, BP KPU kota Palembang segera melakukan verifikasi lapangan terkait dukungan KTP atas dua Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Walikota dan ...