Home / Hukum / Dakwaan Jaksa Dinilai Kabur

Dakwaan Jaksa Dinilai Kabur

Palembang, BP

BP/HARIS SUPRAPTO SIDANG-Terdakwa Konar Zuber saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Palembang.

BP/HARIS SUPRAPTO
SIDANG-Terdakwa Konar Zuber saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Palembang.

Meski satu pekan sempat tertunda, persidangan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Konar Zuber (40) yang juga PNS di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin, kembali berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Palembang.

Kali ini persidangan dengan korban Ratna Rahmawaty dilanjutkan dengan agenda pembacaan eksepsi dari terdakwa yang selama ini baik di kepolisian hingga ke persidangan tak pernah ditahan, melalui Wisnu Oemar, selaku penasihat hukum terdakwa.

Dalam eksepsi yang disampaikan Wisnu menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umu (JPU) Dahasril kabur (Obscuur Libel). Mengingat pasal yang dikenakan dalam dakwaan tersebut yakni melanggar Pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Dinilai tak tepat mengingat perkara ini sesungguhnya berujung ke ranah perdata dan bukan pidana.

“Jelas dakwaan ini salah alamat, kami mohon pertimbangan hakim dan klien kami harus bebas dari dakwaan yang menjeratnya saat ini ” ujarnya.

Selain itu, dirinya menjelaskan kalau selama ini terdakwa yang menjadi klien nya merasa dikriminalisasi dan diduga terdapat tekanan dari luar dalam penanganan perkara ini, sehingga terkesan dipaksakan.

“Harusnya perkara ini tidak dapat diproses, kami meyakini ini ada campur tangan pihak luar yang menginterpensi perkara ini,” tandasnya.

Usai mendengarkan eksepsi terdakwa, majelis hakim diketuai Parlas Nababan menunda sidang dan akan dilanjutkan kembali pekan depan dengan agenda jawaban Jaksa Penuntut Umum serta putusan sela.

“Untuk sementara sidang kita tunda dan akan kembali dilanjutkan pekan depan,” katanya.

Seperti diketahui, perkara ini bergulir setelah kerjasama pembangunan perumahan di atas tanah seluas 19.997 meter persegi yang berada di Kelurahan Karya Baru. Di mana terdakwa menyediakan tanah dan korban menyiapkan dana untuk pembangunan 3.000 m2 dari luas tanah yang dibeli oleh Ratna seharga Rp600 juta.

Kemudian setelah menerima uang, terdakwa mulai bekerja, dari land clearing 100 persen, pagar 30 persen, pembuatan parit 30 persen dan Penimbunan lahan 100 persen. Lalu terdakwa mengatakan kepada Ratna membutuhkan uang sebesar Rp1 miliar tunai untuk melakukan pembangunan.

Karena tidak ada tunai. Lantas tanah seluas 19.997 m2 dibaliknamakan atas nama Ratna untuk dijaminkan ke Bank. Namun menurut bank tanah tersebut terlalu luas, sehingga harus di pecah menjadi dua surat. Satu surat atas nama Ratna dengan luas 11.235 m2 dan datu surat atas nama terdakwa dengan luas 8.762 m2. Luas 11.234 m2 diasumsikan 250 m2, sehingga tanah tersebut dijamin kan ke Bank dengan harga Rp1 miliar.

Namun setelah uang diterima terdakwa membatalkan perjanjian dengan alasan belum ada orang perwakilannya, padahal sebelumnya sudah ditunjuk Zuraida dan Huzairin oleh terdakwa. Saksi korban akhirnya membeli tanah seluas 11.235 m2 dan terdakwa mengembaklikan uang operasional dan uang pinjaman dari bank dengan total nilai Rp2.558.513.844. Untuk itu kembali terjadi kesepakatan antara korban dan terdakwa. Namun ternyata tanah dengan luas 11.235 m2 sudah dijual terdakwa kepada Farry dengan harga Rp3.780.900.000, dan sudah dibayar lunas.

Namun, korban hingga saat ini belum menerima uang yang merupakan haknya, dengan total kerugian Rp3 miliar. Karena itu, Korban akhirnya melaporkan perkara ini ke Polda Sumsel untuk diproses secara hukum.

#ris

x

Jangan Lewatkan

4 ABG Terlibat Aksi Begal, Modus-pura-pura Jadi Korban

Palembang, BP–Dengan modal parang dan kayu, empat remaja di bawah umur melakukan perampasan sepeda motor dan ponsel dengan modus pura-pura ...