Home / Sumsel / Muaraenim / Guru SMA dan SMK Ditawari Dua Opsi

Guru SMA dan SMK Ditawari Dua Opsi

Muaraenim, BP
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Muaraenim telah menawarkan dua opsi kepada PNS guru SMA dan SMK yang bertugas di Muaraenim apakah ingin pindah menjadi PNS Provinsi atau ingin tetap menjadi PNS Kabupaten. Itu ditawarkan terkait akan diberlakukannya UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
            Dalam UU baru tersebut ada 11 kewenangan pemerintah kabupaten yang diambil alih menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Salah satunya kewenangan penanganan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan SMK. Sehingga guru guru PNS yang mengajar di sekolah tersebut statusnya akan menjadi PNS provinsi.
              “Dengan UU tersebut maka pengelolaan pendidikan SMA dan SMK langsung dibawah pemerintah provinsi. Mulai bulan Maret tahun 2016 mendatang, kita sudah harus melakukan pendataan personil guru, pendanaan maupun sarana dan prasarana pendidikan itu sebelum diserahkan kepada Gubernur Sumsel,” jelas Kepala Dikbud Muaraenim Muzakar, Kamis (25/6).
            Untuk menindak lanjuti UU tersebut, lanjutnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menerbitkan surat edaran nomor 120/253 tanggal 16 Januari 2015. “Dengan diambil alihnya kewenangan penangan pendidikan menengah itu oleh pemerintah provinsi, maka guru PNS yang selama ini mengajar di sekolah tersebut statusnya menjadi PNS provinsi,” jelasnya.
                Menurutnya, jumlah guru PNS yang mengajar pada sekolah pendidikan SMA dan SMK di Muaraenim ada sekitar 500 orang tersebar di wilayah Muaraenim. Pihaknya sudah memberikan sosialisasi dan menawarkan dua opsi kepada para guru tersebut, apakah mereka ingin tetap menjadi PNS Pemkab Muaraenim atau ingin menjadi PNS provinsi.
                “Kita sudah melakukan sosialisasi kepada mereka. Namun sesuai kesepakatan BKD se Sumsel bahwa guru yang diangkat menjadi PNS selama 5 tahun ke bawah belum bisa pindah, sedangkan bagi guru yang telah diangkat menjadi PNS selama 8 tahun ke atas bisa pindah,’ jelasnya.
               Dijelaskannya, sesuai ketentuan UU tersebut, pada Oktober 2016 mendatang, seluruh SDM, sarana prasana pendidikan, dan masalah pendanaan sudah diserahkan kepada pemerintah provinsi Sumsel. “Secara pribadi sebenarnya saya tidak sependapat dengan pemberlakuan UU tersebut. Karena akan menambah panjang birokrasi  serta tidak akan efektif pembinaan dan pengawasan terhadap sekolah sekolah tersebut,” jelasnya.  #nur
x

Jangan Lewatkan

Bank Indonesia Lirik Kopi Semende

Muaraenim, BP—Bagi masyarakat Sumatera Selatan sebutan kopi Semende sudah tidak asing lagi karena kepopulerannya nyaris menyampai pempek Palembang yang telah ...