Home / Pariwisata / Komisi V DPR RI Akan Panggil Pejabat Pelabuhan

Komisi V DPR RI Akan Panggil Pejabat Pelabuhan

Jakarta, BP
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar Anton Sihombing menilai   wajar Presiden Jokowi marah ketika melakukan sidak ke Pelabuhan Tanjungpriok, Jakarta Utara,  Rabu (17/6). Karena sejumlah pejabat yang ditanyakan soal kesemrawutan  dan tumpang –tindih aturan antara lembaga satu dengan  lain.
“Presiden sangat marah sehingga beberapa pejabat berkompeten di pelabuhan kemungkinan diganti. Dan memang sulit menjawab pertanyaan presiden instansi mana yang bikin waktu tunggu begitu lama.,” ujar Anton di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/6).
Menurut Anton,  Komisi V DPR RI sangat kecewa dengan peristiwa tersebut dan pihaknya akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan pelabuhan Tanjungpriok.
 “Jika dikelola dengan baik tidak akan  terjadi penumpukan dan kesemrawutan kedatangan kapal   di pelabuhan sehingga pembongkaran barang membutuhkan waktu cukup lama  sampai 5 atau 6 hari. Hal ini jelas  merugikan  perekonomian nasional,” tegas Anton
Jika dibiarkan kondisi pelabuhan Internasional seperti ini kata Anton, maka pelabuhan Tanjungpriok tidak siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean  (MEA). Padahal untuk anggaran Sekolah Tinggi Pelabuhan (STP) saja pemerintah memberikan Rp5,7 triliun, tapi ketika alumni STP  akan menjadi pegawai negeri sipil (PNS), yang diterima hanya 25 %, selebihnya dari luar dan harus membayar. “Ini kan mengecewakan. Jadi,  dalam 20 tahun terakhir pelayaran kita mengalami penurunan. Padahal,   Singapura berkembang pesat dan  pelayanan bongar muat cepat, hanya sehari klar. Kenapa kita tidak bisa?” ujarnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo marah besar ketika sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6). Jokowi marah karena   kondisi  di Tanjung Periuk tidak ada perubahan sejak pertama kali dia datang   sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Kemarahan itu dimulai ketika semua pejabat yang mendampingi pada saat sidak, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo, Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Jorge Lino, dan seorang pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai, Kementerian Keuangan tidak memberikan jawaban.
Kemudian   ketika berada di ruang pantauan terpadu, Indroyono memaparkan mengenai waktu tunggu dan bongkar muat barang atau dwelling time kepada Jokowi. Ternyata dwelling time itu masih sangat lama. Sehingga Jokowi menanyakan apa atau siapa  yang membuat dwelling time sangat lama.
Menurut Indroyono, kelamaan bongkar itu akibat pengusaha yang sering tidak memiliki izin ketika   membawa barang  berbahaya. Salah seorang pejabat bea cukai justru menjelaskan  ada kapal yang meminta izin bongkar   13 Mei, tetapi dia harus izin terlebih dahulu  25 Mei, sehingga antara barang turun dan izin memakan waktu 12 hari.
 “Itu yang kasus, yang rutin paling lama urus di sebelah mana? Dibuka saja. Urusan kita adalah urusan melayani, kita sebagai institusi pemerintah baik di kementerian dan lembaga. Saya  ingin kita bisa mendekati waktu bongkar seperti negara tetangga kita yang hanya sehari dua hari,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi saat ini, Indonesia sudah  lama melakukan praktek dwelling time yang sangat lama. Ada yang tiga hari, seminggu, 20 hari, bahkan 25 hari. “Itu yang harus diselesaikan, entah urusan dengan karantina, perdagangan, saya enggak mau tahu. Saya ingin mendekati negara-negara tetangga. Sebab, kalau tidak, negara akan mengalami kerugian besar atau senilai Rp 780 triliun akibat waktu tunggu  terlalu lama ,” tutur Presiden.#duk
x

Jangan Lewatkan

Irene: Miniatur Indonesia Ada di Disbudpar

Palembang, BP–Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan Inovasi dalam rangka mempromosikan budaya dan pariwisata Indonesia umumnya dan ...