Home / Bisnis / Taspen Berlakukan Klaim Otomatis

Taspen Berlakukan Klaim Otomatis

Palembang, BP

Tinggi angka Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sumatera Selatan (Sumsel), membuat PT Tabungan Pensiun (Taspen) terus berupaya menjemput bola para pegawai negeri sipil (PNS). Sedangkan untuk membuat nyaman para peserta, Taspen pun meluncurkan layanan klaim otomatis.

Kepala Cabang Taspen Palembang Sidik Adi Pramono, mengatakan, sejak awal tahun ini pihaknya melakukan sistem jemput bola ke pemerintahan, dengan sosialisasi layanan klaim pensiun yang berkoordinasi langsung bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), KPPN, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Baca:  Target Ribuan Tenant Ramaikan PGS

Beberapa bulan sebelumnya, pihaknya pun sudah melakukan road show ke kepala daerah di kota/kabupaten. “Dengan adanya program layanan klaim otomatis dan kerja sama ini, nantinya, PNS yang jatuh tempo pensiun, dan hak-hak itu pula akan diterima peserta Taspen,” katanya, disela Rapat Koordinasi Bidang Pensiun dan Sosialisasi Pelayanan Klaim Otomatis Taspen, di BKN Region VII Palembang, Jumat (22/5).

Baca:  Khawatir Harga Elpiji 3Kg Berpotensi Naik

Dikatakannya, dalam kurun waktu tiga bulan sebelum pensiun, pensiun bisa mengajukan ke BKN, dan BKN akan mengeluarkan SK (Surat Keterangan) pensiun. Setelah itu, baru Taspen yang memproses tanpa orang tersebut datang ke Taspen.

“Peserta dapat melakukan pembayaran di Kantor Pos, dan bank mitra Taspen. Formulir ketaspenan pun ada di 13 mitra Taspen di Sumsel dan 53 di Indonesia,” katanya.

Baca:  Penyerapan Dana Bergulir Masih Rendah

Saat ini, sebanyak 138 ribu peserta aktif PNS Sumsel, dan 55.600 orang nasabah pensiunan Taspen Sumsel. “Artinya, peluang untuk menggaet PNS menjadi peserta Taspen masih cukup besar. Kita merealisasikan klaim per bulan Rp126 miliar se-Sumsel, dan ini tergantung golongan,” katanya.#pit

x

Jangan Lewatkan

1 Januari, Cukai Rokok Naik 10%

Jakarta, BP–Kenaikan cukai rokok sebesar 10.04% pada tahun depan. Kebijakan tersebut akan diberlakukan sejak 1 Januari 2018. Menteri Keuangan Sri ...