Home / Palembang / Dana Infrastruktur Perumahan MBR Rp100 Miliar

Dana Infrastruktur Perumahan MBR Rp100 Miliar

Palembang, BP

Pemko Palembang akan mendapatkan dana bantuan dari pusat sebesar Rp100 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 untuk membangun jalan menuju perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Plt Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan pemberian dana ini dikatakan langsung Presiden RI Joko Widodo dalam pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Ambon, belum lama ini. Presiden memberikan syarat dana tersebut hanya boleh digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

“Fokus penggunaan dana tersebut untuk infrastruktur jalan menuju rumah murah MBR yang akan dibangun di wilayah pinggiran Kota Palembang. Akses jalan ini sangat penting agar pengembangan kota bisa berjalan sesuai dengan program pusat,” kata Harnojoyo, baru-baru ini.

Dalam penggunaan dana ini, Harno mengaku mendapat pesan agar pembangunan ke depan dapat mengubah wajah Kota Palembang sesuai dengan ciri dan karakter. Bahkan jika rencana pembangunan tersebut dinilai sangat baik dan kebutuhan dana melebihi Rp100 miliar akan dialokasikan lebih dari itu.

Pihaknya akan menggunakan dana seefisien dan seefektif mungkin sehingga pertumbuhan Kota Palembang menjadi lebih baik di samping berjalannya program-program kerja yang sudah ada.

Dikatakannya, berbagai rencana besar untuk pembangunan di tahun depan pun diharapkan Harno dapat berjalan lebih lancar dengan bantuan dana yang jumlahnya cukup besar. Misalnya, untuk ganti rugi lahan, rencana pembangunan waduk seluas 100 hektar di kawasan Tanjung Barangan yang akan mulai dibangun pada 2016.

Tak hanya itu, Pemko Palembang siap mengikuti program yang dicanangkan pemerintah pusat 100% untuk pelayanan air minum dari PDAM, 0% untuk kawasan kumuh, 100% untuk sanitasi perkotaan. #ren

x

Jangan Lewatkan

Waspada Kepunahan Ikan Belida Mengintai

Palembang, BP — Semakin sulitnya ditemukan ikan belida di perairan Sumatera Selatan dinilai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai warning bagi ...