Home / Pendidikan / UMP Buka Penerimaan Dosen Tetap Untuk Lima Prodi

UMP Buka Penerimaan Dosen Tetap Untuk Lima Prodi

Palembang, BP

Sebanyak lima Program Studi (Prodi) Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), terancam non aktif dari Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah II, menyusul keluarnya surat peringatan satu (SP 1) perihal nisbah dosen/mahasiswa Nomor : 4125/K2/KI/2015 20 April 2015. Hal itu merujuk pada Surat Direktur Kelembagaan dan kerja sama Nomor : 1915/E.E2.3/KL/2015, 5 Maret 2015 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti).

Lima prodi UMP termasuk dalam 73 prodi yang melanggar soal nisbah dosen/mahasiswa atau rasio perbandingan dosen dan mahasiwa yang tidak seimbang. Untuk IPA ketentuan yang berlaku adalah 1:30 dan IPS 1:45. Untuk Jurusan Manajemen UMP perbandingannya adalah 1:90 atau jumah dosen tetap 12 dan mahasiswa 1.081, Akuntansi 1:69 dengan 19 dosen tetap dan mahasiswa 1.329, Pendidikan Biologi 1:55 dengan 9 dosen tetap berbanding 503 mahasiswa, Teknik Elektro 1:39 dengan 10 dosen tetap sementara mahasiswa berjumlah 396 dan Teknik Sipil 1:31 dengan 18 dosen tetap dan mahasiswa 567.

“Memang ada beberapa program studi yang belum memenuhi rasio dosen seperti Manajemen, Akuntansi, Pendidikan Biologi, Teknik Elektro dan Teknik Sipil. Untuk IPA diberikan toleransi 1:30 dan IPS 1:45, jika semua syarat terpenuh, artinya masuk dalam kategori sehat. Sedangan UMP masih ada beberapa program studi yang belum memenuhi rasio dosen untuk menjadi tenaga pengajar,” kata Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), H.M Idris kepada BeritaPagi, Selasa (28/4).

“Untuk mengajar pada jenjang S1 dosen wajib memiliki kriteria jenjang pendidikan S2. Begitu juga dengan dosen S2 wajib mengatungi pendidikan S3. Peraturan tersebut jelas tertulis dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Tidak hanya itu saja, rasio dosen dan mahasiswa turut menentukan,” tambahnya.

Ditambahkannya, dengan tidak memenuhi rasio dosen tersebut pihaknya sudah melakukan antisipasi. Tetapi memang pemberitahuan ke universitas bersifat mendadak, jadi hingga saat ini masih menemui kendala untuk memenuhi rasio dosen.

“Untuk memenuhi rasio dosen yang kurang tersebut, kami sudah mengusulkan ke yayasan sejak dini melakukan rekutmen dosen, khususnya dosen yang masih kurang,” ujarnya.

Idris juga menjelaskan, selain sedang gencar-gencarnya melakukan rekutmen dosen khususnya yang kurang tersebut, pihaknya juga mengusulkan kepada pusat agar dosen yang belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) segera memiliki. Sehingga ke depan tidak ada lagi kendala seperti kekurangan dosen.

“Apa yang sudah menjadi ketentuan Dikti akan kami jalankan, dan komitmen untuk tidak melanggar aturan,” tegasnya.

Masih kata Idris, guna meminimalisir terjadinya status non aktif di perguruan tinggi, pihaknya terus melakukan pembenahan dan fokus meningkatkan kualitas dan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM). Hingga mendukung dosen untuk meraih guru besar.

“Kalau sarana prasarana dan kualifikasi dosen memenuhi standar, tentu kualitas pendidikan yang akan diperoleh mahasiswa akan maksimal,” pungkasnya. Oadk

Seperti diketahui, jika 73 prodi ini belum bisa memenuhi nisbah sesuai ketentuan atau setelah diberikan surat peringatan tiga kali berturut-turut maka status prodi akan di non aktifkan per 31 Desember 2015. Pun jika prodi memiliki nisbah dosen dan mahasiswa di atas 1 : 30 per 30 April 2015. Selain itu, dalam masa peringatan 1 – 3 dan sanksi prodi di non aktifkan, maka pengusulan Akreditas BAN-PT, aplikasi program baru, sertifikasi dosen, pemberian hibah dan beasiswa dikti tidak akan diproses. Untuk mengaktifkan kembali prodi di pangkalan data, prodi harus memenuhi aturan tentang nisbah dosen/mahasiswa.

#fer/adk

 

 

x

Jangan Lewatkan

UKB Incar Akreditas A di Tahun 2020

Palembang, BP — Sebagai salah satu kampus swasta terkemuka di Palembang, Universitas Kader Bangsa (UKB) terus melakukan upaya peningkatan kualitas ...