Home / Headline / Warga Lingga Blokir Tambang PTBA

Warga Lingga Blokir Tambang PTBA

DSC_0293Muaraenim, BP

Ratusan masyarakat Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muaraenim, yang tergabung dalam Forum Pemuda Lingga Satu (FPLS) melakukan aksi demo ke Kantor Pusat PTBA di Jalan Parigi Tanjungenim. Perwakilan warga bersama Kepala Desa Lingga sempat melakukan pertemuan dengan manajemen PTBA. Namun, kesepakatan tidak tercapai. PTBA dinila sudah membohongi warga sehingga massa bergerak mendatangi tambang Banko Barat.

Aksi Pemblokiran jalan menuju tambang Banko Barat milik PT BA Tbk Tanjungenim dilakukan warga Lingga, Senin (20/4) sekitar pukul 10.30. Hal tersebut dilakukan karena tuntutan 10 orang perwakilan warga saat melakukan pertemuan dengan perwakilan PTBA dan PT SBS tidak bisa dipenuhi.

Warga yang sudah kesal dengan manajemen PTBA menuntut agar manajemen PT Satria Bahana Sarana (PTSBS), anak perusahaan PTBA, menerima 30 persen dari 260 karyawan yang akan direkrut perusahaan tersebut. Tuntutan itu mereka ajukan, sesuai kesepakatan yang dilakukan PT BA pada tahun 1996 lalu ketika hendak membuka tambang Banko Barat yang berjanji akan mengutamakan warga Desa Lingga bekerja di tambang tersebut.

Sebelum melakukan aksi pemblokiran jalan, ratusan warga melakukan aksi demo ke kantor besar PTBA. Dalam aksi yang mereka lakukan, berlangsung tertib dan damai dengan pengamanan ketat dari aparat Polres Muaraenim, Polsek Lawang Kidul, dan Koramil.

Selama aksi tersebut, mereka melakukan orasi secara bergantian yang intinya menuntut agar penerimaan karyawan PT SBS sebanyak 30 persen diperuntukkan bagi warga Desa Lingga. Karena, informasi yang mereka dapatkan, karyawan yang direkrut PT SBS kebanyakan dari luar daerah.nur

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Alex Noerdin dan Ishak Mekki Harus Mundur Jabatan Untuk Maju di DPR RI

Palembang, BP Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan waktu pengajuan daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada ...