Home / Headline / Guru Honor Diusulkan Dapat Tambahan Insentif Rp500 ribu

Guru Honor Diusulkan Dapat Tambahan Insentif Rp500 ribu

DSC_1261

Miris, itulah gambaran perasaan yang disematkan pada guru honorer di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel). Pasalnya, penghasilan mereka di bawah besaran Upah Minimum Provinsi (UMK). Ditambah lagi, perhatian dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih sangat minim. Karena itu, pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sumsel, mendesak supaya guru honor di Sumsel mendapatkan insentif yang dibayarkan setiap bulan.

“Ya, kami meminta kepada DPRD Sumsel supaya ada pengajuan untuk pengeluaran insentif tambahan bagi guru honor di Sumsel. Bantuan insentif itu bisa dianggarkan melalui dana APBD Provinsi,” ungkap Ketua PGRI Sumsel, Ahmad Zulinto, usai melakukan audensi bersama DPRD Provinsi Sumsel, Rabu(8/4).

Ia menjelaskan, pengusulan untuk pengeluaran dana insentif tersebut, dikhususkan bagi guru yang sudah sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Oleh karena itu, pihaknya dalam waktu dekat akan mendata seluruh guru yang sudah memiliki UNPTK melalui PGRI Kabupaten/Kota di Sumsel.

“Jadi, untuk sekarang kita belum mengetahui secara pasti jumlah guru yang sudah memiliki NUPTK. Kita mengharapkan kepada pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang ada, untuk segera melakukan pendataan sehingga kita mengetahui secara pasti jumlah guru honor tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut Zulinto mengungkapkan, pengusulan untuk para guru honor ini sangat penting, mengingat para guru honor hanya menerima gaji sebesar Rp100-250 ribu/bulan. Menurut dia, gaji sebesar itu sangat tidak layak sehingga mereka mengusulkan untuk penambahan berupa insentif minimal Rp500 ribu setiap bulannya.

“Kami sangat berharap usulan yang kita ajukan bisa terealisasi, karena memang untuk saat ini gaji guru honor itu sangat memprihatinkan,” tegasnya.

Zulinto menambahkan, mereka tidak hanya mengusulkan perbaikan nasib guru honor melainkan juga mendesak pengangkatan bagi guru honor K-2 yang ada di Sumsel. Serta mendesak DPRD Provinsi untuk mengundur rencana pemerintah, dimana guru yang belum memiliki ijazah Starta Satu (S-1), tidak boleh lagi mengajar pada 31 Desember mendatang. Oleh sebab itu, PGRI Sumsel untuk memberikan kompensasi kepada guru yang belum S1 hingga 2020 mendatang.

“Selain berharap guru honor K-2 ini nantinya mendapatkan prioritas untuk pengangkatan menjadi guru berstatus PNS tanpa tes. Kita Juga kita meminta pengunduran waktu rencana pemerintah tentang kualifikasi S1,” bebernya.

“Kami berharap pengajuan tersebut dapat terealisasi pada 2016 mendatang. Dengan begitu, para guru semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa di sekolah masing-masing,” tutup Zulinto.

#adk

x

Jangan Lewatkan

Akhir Oktober Nama Calon yang Diusung PPP di Pilgub Sumsel Keluar dari DPP PPP

Palembang, BP–Dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum mengambil sikap. “Sebenarnya ini bukan tentang last minute ...